REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa perencanaan anggaran yang presisi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan program pendidikan gratis yang dikenal dengan nama GratisPol.
Dalam pandangannya, perencanaan anggaran yang matang menjadi kunci untuk memastikan program ini dapat berjalan efektif dan tidak terhenti di tengah jalan.
Yenni mengungkapkan bahwa fluktuasi jumlah peserta program yang terjadi setiap tahunnya dapat menjadi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran.
Tanpa adanya proyeksi anggaran yang tepat, perubahan jumlah peserta yang signifikan akan berpotensi mengganggu kelancaran program.
“Tanpa kalkulasi anggaran yang teliti, jumlah peserta yang terus berubah setiap tahun bisa menghambat jalannya program. Bahkan, jika tidak dikelola dengan baik, program ini bisa terhenti,” ujar Yenni dalam keterangannya.
Hingga saat ini, DPRD Kaltim masih menantikan rincian perhitungan anggaran yang lebih jelas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan kelancaran program ini.
Yenni menekankan pentingnya memiliki data yang akurat terkait jumlah peserta yang diharapkan dalam program, karena tanpa itu, pihaknya akan kesulitan dalam menetapkan kebijakan penganggaran yang tepat.
“Misalnya, tahun ini peserta program hanya 100 orang, namun tahun depan bisa meningkat menjadi 300 orang. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan perencanaan anggaran yang baik, maka akan berdampak pada efektivitas program ini,” jelas politisi yang berasal dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Yenni mengungkapkan harapannya agar GratisPol bisa berjalan secara optimal dan menjangkau sasaran utama, yaitu masyarakat dari kelompok menengah ke bawah yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan karena alasan biaya.
Menurutnya, program ini memiliki potensi besar untuk memberikan akses pendidikan yang lebih adil bagi anak-anak di Kaltim.
“Program ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu. Jangan sampai program yang sudah sangat diharapkan ini gagal hanya karena perhitungan anggaran yang kurang tepat. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan kita harus memastikan mereka bisa belajar tanpa terkendala biaya,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, Yenni memastikan akan mengawal seluruh proses pelaksanaan program GratisPol, mulai dari tahap perencanaan, alokasi dana, hingga pelaksanaan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada kesesuaian anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Keberadaan GratisPol ini adalah wujud nyata dari upaya kita memperkuat keadilan sosial dan memberdayakan generasi muda Kaltim. Program ini adalah kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang pada gilirannya akan membuka pintu kesempatan bagi masa depan yang lebih baik,” tambah Yenni.
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, dan setiap anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ilmu pengetahuan tanpa ada kendala biaya.
Dengan demikian, ia berharap agar pemerintah daerah terus memperhatikan dan mendukung kelancaran program ini, untuk masa depan anak-anak di Kaltim.
“Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, dan kita harus memastikan bahwa setiap anak di Kaltim memiliki kesempatan untuk belajar tanpa ada halangan,” tutup Yenni.
