REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Upaya menciptakan masyarakat yang sehat tak hanya bergantung pada fisik semata, namun juga pada kondisi mental yang stabil. Hal inilah yang menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kabupaten Banjar yang digelar di Hotel Roditha, Banjarbaru, Selasa pagi (27/5/2025).
Ketua TP PKK Kabupaten Banjar, Hj Nurgita Tiyas, secara langsung membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan atas komitmennya dalam menangani isu kesehatan jiwa.
Ia menyebutkan, meski data menunjukkan adanya penurunan angka gangguan jiwa, namun masih terdapat sejumlah kasus yang memerlukan penanganan serius dan terpadu.
“Kita semua harus terlibat, baik dalam mencegah maupun menyelesaikan masalah gangguan jiwa. Terlebih, banyak persoalan mental berakar dari konflik dalam keluarga,” tegas Nurgita Tiyas dalam sambutannya.
Menurutnya, PKK memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga—mulai dari persoalan pribadi, percintaan, hingga isu sensitif seperti perselingkuhan, perceraian, kekerasan terhadap anak, dan tekanan ekonomi.
“Semua itu perlu diselesaikan secara serius dan terintegrasi agar tidak berkembang menjadi masalah mental yang lebih dalam,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang cara menyikapi permasalahan dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan. Dengan begitu, masyarakat memiliki pegangan spiritual yang kuat dalam menghadapi tekanan hidup.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, menjelaskan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk merinci peran masing-masing instansi yang tergabung dalam TPKJM, termasuk Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas PMD, camat, hingga unsur Polres dan Kodim 1006 Banjar.
“Kami ingin menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor. Penanganan kesehatan jiwa memerlukan kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri,” jelas Yasna.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 1.119 kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Banjar. Seluruhnya telah mendapatkan layanan kesehatan berupa intervensi dan pengobatan sesuai standar, sejalan dengan 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Dalam sesi materi, dr. Winda Oktari Anryanie Arief, Sp.KJ dari RSUD Ratu Zalecha Martapura, memaparkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pemulihan ODGJ melalui layanan psikiatri berbasis komunitas.
Dengan semangat kolaborasi dan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, Pemkab Banjar bersama TP PKK dan TPKJM berkomitmen menjadikan kesehatan jiwa sebagai prioritas—karena kesejahteraan masyarakat dimulai dari hati dan pikiran yang tenang.
Ketua TP PKK Kabupaten Banjar, Hj Nurgita Tiyas, secara langsung membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan atas komitmennya dalam menangani isu kesehatan jiwa.
Ia menyebutkan, meski data menunjukkan adanya penurunan angka gangguan jiwa, namun masih terdapat sejumlah kasus yang memerlukan penanganan serius dan terpadu.
“Kita semua harus terlibat, baik dalam mencegah maupun menyelesaikan masalah gangguan jiwa. Terlebih, banyak persoalan mental berakar dari konflik dalam keluarga,” tegas Nurgita Tiyas dalam sambutannya.
Menurutnya, PKK memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga—mulai dari persoalan pribadi, percintaan, hingga isu sensitif seperti perselingkuhan, perceraian, kekerasan terhadap anak, dan tekanan ekonomi.
“Semua itu perlu diselesaikan secara serius dan terintegrasi agar tidak berkembang menjadi masalah mental yang lebih dalam,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang cara menyikapi permasalahan dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan. Dengan begitu, masyarakat memiliki pegangan spiritual yang kuat dalam menghadapi tekanan hidup.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Yasna Khairina, menjelaskan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk merinci peran masing-masing instansi yang tergabung dalam TPKJM, termasuk Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas PMD, camat, hingga unsur Polres dan Kodim 1006 Banjar.
“Kami ingin menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor. Penanganan kesehatan jiwa memerlukan kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri,” jelas Yasna.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 1.119 kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Banjar. Seluruhnya telah mendapatkan layanan kesehatan berupa intervensi dan pengobatan sesuai standar, sejalan dengan 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
Dalam sesi materi, dr. Winda Oktari Anryanie Arief, Sp.KJ dari RSUD Ratu Zalecha Martapura, memaparkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pemulihan ODGJ melalui layanan psikiatri berbasis komunitas.
Dengan semangat kolaborasi dan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, Pemkab Banjar bersama TP PKK dan TPKJM berkomitmen menjadikan kesehatan jiwa sebagai prioritas—karena kesejahteraan masyarakat dimulai dari hati dan pikiran yang tenang.
