REDAKSI8.COM, BANJAR – Suasana ruang pertemuan siang itu terasa hidup. Para peserta tampak antusias menyimak setiap paparan, seolah menyadari bahwa apa yang dibicarakan bukan sekadar wacana, melainkan masa depan pengelolaan keuangan daerah mereka. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan.
Dari depan ruangan, Putri Juniarti, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, berbicara penuh semangat. Dengan nada tegas namun ramah, ia menjelaskan tentang fungsi implementasi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran.
“Digitalisasi keuangan daerah bukan hanya soal mengikuti tren. Ini adalah langkah penting untuk memastikan transaksi pemerintah lebih transparan, efisien, dan aman,” ujarnya, sambil sesekali menatap audiens yang mencatat dengan serius.
Paparan tersebut memberi gambaran jelas bahwa peran Bank Indonesia bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga pengawas sekaligus penggerak agar ekosistem keuangan daerah di Banjar bisa lebih modern dan terpercaya.
Tak kalah menarik, giliran M. Chairil Ramadhan, Analis Digital Banking dari Bank Kalsel, menyampaikan materi. Dengan gaya komunikatif, ia mengajak peserta membayangkan kemudahan yang bisa dirasakan jika seluruh layanan keuangan daerah terhubung secara digital. Mulai dari pembayaran pajak dan retribusi daerah lewat aplikasi, hingga layanan perbankan digital yang menyentuh langsung pelaku UMKM.
“Bayangkan seorang pedagang kecil di Pasar Martapura yang bisa langsung melakukan pembayaran atau menerima transaksi melalui ponsel pintarnya. Inilah wajah baru Banjar yang kita tuju,” katanya, disambut anggukan setuju para peserta.
Acara ini dipandu oleh Ajidinnor Ridhali, Sekretaris BPKPAD Kabupaten Banjar, yang bertindak sebagai moderator. Dengan gaya santai, ia sesekali melontarkan pertanyaan yang membuat diskusi lebih hidup. Ajidinnor menegaskan bahwa Pemkab Banjar sangat terbuka terhadap kolaborasi seperti ini. “Kami ingin digitalisasi bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar hadir dalam keseharian masyarakat Banjar,” ucapnya.
Hadirnya dua institusi besar Bank Indonesia dan Bank Kalsel—menjadi penanda penting bahwa langkah Banjar menuju digitalisasi penuh kini semakin nyata. Kolaborasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan budaya baru dalam mengelola keuangan daerah.
Bagi Kabupaten Banjar, transformasi ini diyakini akan membawa banyak manfaat. Selain mempercepat layanan publik, digitalisasi juga membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal. Hal ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat posisi Banjar dalam menghadapi tantangan ekonomi digital di masa depan.
Seperti sebuah perjalanan panjang, digitalisasi keuangan daerah di Banjar memang masih membutuhkan proses. Namun, dengan dukungan regulator, perbankan, dan pemerintah daerah yang saling bersinergi, langkah menuju Banjar yang lebih modern, transparan, dan inklusif kini semakin dekat.
Dari depan ruangan, Putri Juniarti, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, berbicara penuh semangat. Dengan nada tegas namun ramah, ia menjelaskan tentang fungsi implementasi kebijakan dan pengawasan sistem pembayaran.
“Digitalisasi keuangan daerah bukan hanya soal mengikuti tren. Ini adalah langkah penting untuk memastikan transaksi pemerintah lebih transparan, efisien, dan aman,” ujarnya, sambil sesekali menatap audiens yang mencatat dengan serius.
Paparan tersebut memberi gambaran jelas bahwa peran Bank Indonesia bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga pengawas sekaligus penggerak agar ekosistem keuangan daerah di Banjar bisa lebih modern dan terpercaya.
Tak kalah menarik, giliran M. Chairil Ramadhan, Analis Digital Banking dari Bank Kalsel, menyampaikan materi. Dengan gaya komunikatif, ia mengajak peserta membayangkan kemudahan yang bisa dirasakan jika seluruh layanan keuangan daerah terhubung secara digital. Mulai dari pembayaran pajak dan retribusi daerah lewat aplikasi, hingga layanan perbankan digital yang menyentuh langsung pelaku UMKM.
“Bayangkan seorang pedagang kecil di Pasar Martapura yang bisa langsung melakukan pembayaran atau menerima transaksi melalui ponsel pintarnya. Inilah wajah baru Banjar yang kita tuju,” katanya, disambut anggukan setuju para peserta.
Acara ini dipandu oleh Ajidinnor Ridhali, Sekretaris BPKPAD Kabupaten Banjar, yang bertindak sebagai moderator. Dengan gaya santai, ia sesekali melontarkan pertanyaan yang membuat diskusi lebih hidup. Ajidinnor menegaskan bahwa Pemkab Banjar sangat terbuka terhadap kolaborasi seperti ini. “Kami ingin digitalisasi bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar hadir dalam keseharian masyarakat Banjar,” ucapnya.
Hadirnya dua institusi besar Bank Indonesia dan Bank Kalsel—menjadi penanda penting bahwa langkah Banjar menuju digitalisasi penuh kini semakin nyata. Kolaborasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan budaya baru dalam mengelola keuangan daerah.
Bagi Kabupaten Banjar, transformasi ini diyakini akan membawa banyak manfaat. Selain mempercepat layanan publik, digitalisasi juga membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal. Hal ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat posisi Banjar dalam menghadapi tantangan ekonomi digital di masa depan.
Seperti sebuah perjalanan panjang, digitalisasi keuangan daerah di Banjar memang masih membutuhkan proses. Namun, dengan dukungan regulator, perbankan, dan pemerintah daerah yang saling bersinergi, langkah menuju Banjar yang lebih modern, transparan, dan inklusif kini semakin dekat.
