REDAKSI8.COM, BANJARMASIN – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kembali menegaskan perannya sebagai ruang akademik yang kritis dan inklusif dengan menjadi tuan rumah Simposium Kebebasan Sipil 2025, sebuah forum nasional yang membahas kondisi demokrasi dan ruang sipil di Indonesia.
Simposium yang berlangsung selama dua hari, Senin–Selasa (17–18/11/2025), digelar di General Building ULM, Banjarmasin.
Agenda tersebuit merupakan bagian dari Program BASIS (Building Enabling Environment and Strong Civil Society) yang didukung Uni Eropa bekerja sama dengan YAPPIKA-ActionAid, PUSHAM ULM, dan Kementerian Sekretariat Negara RI.
Sebanyak 62 esai ilmiah terpilih dari seluruh Indonesia dipresentasikan dalam forum bergengsi ini. Rangkaian acara turut dihadiri Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, Ketua Komnas HAM RI, Ketua Ombudsman RI, Direktur YAPPIKA, perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Kanwil Hukum dan HAM, Sekda Kota Banjarmasin, Ketua Sepaham Indonesia, serta para akademisi, peneliti, aktivis, jurnalis, dan pegiat HAM dari berbagai daerah.
Dua nama menjadi pembicara kunci (keynote speakers), yaitu Anis Hidayah (Ketua Komnas HAM) dan Jagat Patnaik (Kepala Regional AAI).
Dalam sambutannya, Rektor ULM menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan Program BASIS yang memilih ULM sebagai mitra strategis penyelenggaraan simposium.
Ia menegaskan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dalam memperkuat demokrasi dan masyarakat sipil.
“ULM sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk berkontribusi dalam penguatan masyarakat sipil. Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi diskusi konstruktif seperti ini,” ujar Rektor.
Rektor menyoroti komitmen ULM dalam memberikan akses setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
Ia menyebut, ULM adalah kampus dengan jumlah mahasiswa disabilitas terbanyak kedua di Indonesia, yang bahkan mendapat dukungan beasiswa dari perusahaan Bayan Resource Indonesia.
Ketua Pelaksana Simposium, Netty Herawati, memaparkan berbagai kajian menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Ruang sipil disebut semakin menyempit, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kaum muda.
“Kita menyaksikan banyak kelompok rentan masih menghadapi diskriminasi struktural dalam berpartisipasi pada proses demokrasi,” ujarnya.
Meski demikian, Netty menekankan bahwa kondisi tersebut diiringi meningkatnya resiliensi masyarakat melalui gerakan perempuan, komunitas adat, pembela lingkungan, hingga organisasi mahasiswa.
Ia menambahkan, sebanyak 63 peserta yang terdiri dari aktivis, akademisi, hingga pegiat lingkungan akan terlibat aktif dalam diskusi selama dua hari, berbagi strategi memperluas ruang sipil yang inklusif dan demokratis.
Ketua PUSHAM ULM, Prof. Mirza Satria Buana, menegaskan, simposium ini menjadi ajang mempertemukan para akademisi, ilmuwan, dan aktivis yang fokus pada isu kebebasan sipil dan HAM.
“Kegiatan ini bisa menjadi wujud giat demokrasi dan kebebasan sipil bagi mahasiswa dan akademisi, agar tercipta iklim demokrasi yang sehat dan kuat di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin,” ungkapnya.
Ia berharap Simposium Kebebasan Sipil dapat menjadi agenda tahunan dan menjadi program resmi PUSHAM ULM di masa mendatang.
Simposium Kebebasan Sipil 2025 diharapkan menghasilkan rumusan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat jaringan kerja antar pemangku kepentingan, sekaligus mendorong terciptanya ruang sipil yang lebih aman, inklusif, dan demokratis di Indonesia.
