REDAKSI8.COM, SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menilai bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) perlu disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Hal ini disampaikan Andi Satya menyusul adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam harga bahan pokok antara daerah Kaltim dengan wilayah pusat, seperti di Pulau Jawa.
Menurut Andi Satya, meskipun Program MBG memiliki tujuan yang sangat positif, yakni untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak, namun pelaksanaannya di Kaltim memerlukan penyesuaian yang matang. Pasalnya, harga bahan pokok di Kaltim jauh lebih mahal dibandingkan dengan daerah lainnya, yang tentunya dapat mempengaruhi kelancaran program ini.
“Program ini memang sangat bagus untuk mendukung peningkatan gizi siswa, tetapi kita perlu menyadari bahwa biaya bahan pokok di Kaltim lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap anggaran dan pelaksanaannya sangat penting,” ungkapnya.
Andi Satya juga mengungkapkan bahwa saat ini Program MBG masih dalam tahap uji coba di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi awal, kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program ini ternyata tidak dapat disamaratakan antar daerah, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.
“Jika kita lihat dari hasil uji coba yang sudah dilakukan di beberapa daerah, anggaran yang dibutuhkan ternyata sangat bervariasi. Oleh karena itu, penting untuk merancang skema pelaksanaan yang realistis dan berbasis pada kondisi daerah masing-masing,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andi Satya menegaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak dapat sekadar meniru konsep yang diterapkan di pusat tanpa mempertimbangkan perbedaan lokal yang ada di Kaltim. Proses eksekusi yang baik dan terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sangat penting agar manfaat dari Program MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh siswa, terutama di wilayah Kaltim yang memiliki tantangan geografis dan ekonomi tersendiri.
“Eksekusinya harus benar-benar baik dan tepat sasaran agar semua siswa, terutama di Kaltim, bisa merasakannya. Kita tidak bisa begitu saja meniru konsep yang ada di pusat tanpa memperhatikan kondisi lokal yang berbeda,” tegasnya.
Selain itu, Andi Satya juga menyebutkan pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama program ini dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan harapan dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya siswa di Kaltim.
“Kita masih perlu waktu untuk penyesuaian dalam pelaksanaan program ini. Yang penting adalah kualitas pelaksanaan yang baik, serta pemerataan manfaat untuk seluruh siswa. Tanpa koordinasi yang baik, program ini bisa jadi tidak optimal,” ujarnya.
Sebagai harapan terakhir, Andi Satya berharap agar dengan adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang kuat, Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh siswa di Kaltim. Dengan adanya penyesuaian yang tepat, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kualitas pendidikan anak-anak di Kaltim.
