REDAKSI8.COM, BALANGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan merespons sejumlah catatan dan pandangan kritis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menegaskan bahwa berbagai masukan dari legislatif tidak sekadar menjadi catatan dalam pembahasan anggaran. Namun, juga akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Menurut Fakhriyanto, pemerintah daerah menghargai setiap kritik, saran, maupun masukan yang disampaikan DPRD. Sebab, pengawasan legislatif merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat menghargai setiap catatan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pembangunan ke depan,” ujar Fakhriyanto.
Fakhriyanto menekankan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari seberapa besar anggaran mampu diserap oleh perangkat daerah.
Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki keluaran yang jelas serta memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Balangan berkomitmen memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.
“Penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan program yang dijalankan memiliki target dan manfaat yang terukur.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perangkat daerah didorong meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi setiap program yang menggunakan APBD.
Program yang disusun juga harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan daerah, sehingga anggaran tidak habis untuk kegiatan yang minim dampak bagi masyarakat.
Fakhriyanto menyebut evaluasi secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah telah berjalan sesuai target.
Catatan dari DPRD pun akan menjadi salah satu bahan untuk melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah daerah.
Di sisi lain, Sekda menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Komunikasi dan koordinasi yang kuat antara Pemkab dan DPRD diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Dengan evaluasi dan pengawasan yang terus diperkuat, Pemkab Balangan berharap pelaksanaan APBD ke depan semakin terarah, transparan, efektif, dan terukur.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya terlihat dari angka yang terealisasi, tetapi dari seberapa besar program pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Balangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, menegaskan bahwa berbagai masukan dari legislatif tidak sekadar menjadi catatan dalam pembahasan anggaran. Namun, juga akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Menurut Fakhriyanto, pemerintah daerah menghargai setiap kritik, saran, maupun masukan yang disampaikan DPRD. Sebab, pengawasan legislatif merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat menghargai setiap catatan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Hal ini menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pembangunan ke depan,” ujar Fakhriyanto.
Fakhriyanto menekankan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari seberapa besar anggaran mampu diserap oleh perangkat daerah.
Lebih dari itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki keluaran yang jelas serta memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Balangan berkomitmen memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.
“Penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan program yang dijalankan memiliki target dan manfaat yang terukur.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perangkat daerah didorong meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi setiap program yang menggunakan APBD.
Program yang disusun juga harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan daerah, sehingga anggaran tidak habis untuk kegiatan yang minim dampak bagi masyarakat.
Fakhriyanto menyebut evaluasi secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah telah berjalan sesuai target.
Catatan dari DPRD pun akan menjadi salah satu bahan untuk melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah daerah.
Di sisi lain, Sekda menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Komunikasi dan koordinasi yang kuat antara Pemkab dan DPRD diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Dengan evaluasi dan pengawasan yang terus diperkuat, Pemkab Balangan berharap pelaksanaan APBD ke depan semakin terarah, transparan, efektif, dan terukur.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya terlihat dari angka yang terealisasi, tetapi dari seberapa besar program pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Balangan.
