REDAKSI8.COM, TAPTENG – Suasana di depan Gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, memanas pada Senin (16/6/2025). Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Daerah Tapteng menggelar aksi unjuk rasa, mendesak DPRD menunaikan fungsi pengawasan dan menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang dinilai lama dibiarkan tanpa kejelasan.
Massa aksi datang dengan membawa lima tuntutan utama. Orasi demi orasi menggema di halaman Kantor DPRD di Jalan R. Junjungan Lubis. Pengunjuk rasa menuding lembaga legislatif telah abai dalam menjalankan tugas kontrol terhadap eksekutif, terutama dalam isu-isu menyangkut dugaan penyimpangan anggaran.
“Stop RDP tak substansial. Rakyat butuh keberanian DPRD mengungkap kasus besar seperti dugaan korupsi Dana Covid-19, BOK, Jaspel, dan aset daerah,” seru Raju Firmanda Hutagalung, Sekretaris KNPI Tapteng sekaligus juru bicara aksi.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa dan Pemuda:
1. RDP Dugaan Korupsi Mobil Dinas DPRD
Massa menuntut digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas kondisi dan dugaan korupsi mobil dinas DPRD, antara lain Toyota Fortuner BB 1064 M (2015), serta dua unit Toyota Avanza BB 309 M dan BB 319 M (2013). Ketiga kendaraan itu disebut rusak tanpa pertanggungjawaban jelas, dengan indikasi kerugian negara.
2. Bentuk Pansus Kasus BOK, Jaspel, dan Dana Covid-19
Dimonstran meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami dugaan korupsi dalam program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jasa Pelayanan (Jaspel), serta Dana Covid-19 selama 2019–2022.
3. Evaluasi Dana PEN Rp70 Miliar
Mereka juga menyoroti penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp70 miliar. Proyek-proyek seperti trotoar dan lampu jalan dianggap tidak prioritas, sementara banyak infrastruktur dasar masyarakat yang terabaikan.
4. Tolak Tambahan Anggaran DPRD Rp15 Miliar
Massa mengecam rencana penambahan anggaran DPRD sebesar Rp15 miliar. Langkah itu dianggap mencederai rasa keadilan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
5. Audit Proyek Mangkrak Kantor Bupati
Aksi juga menuntut audit atas proyek pembangunan Kantor Bupati Tapteng yang sudah lima tahun terbengkalai. Diduga, proyek tersebut sarat dengan penyimpangan anggaran.
Sejumlah anggota DPRD tampak menemui massa dan menerima berkas tuntutan secara resmi. Namun, Ketua DPRD tak terlihat di lokasi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Joko Pranata Situmeang, menyambut baik aspirasi yang disampaikan. “Kami akan memproses ini secara kelembagaan. Silakan sampaikan juga melalui surat resmi untuk tindak lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Basir Situmeang menegaskan DPRD terbuka untuk berkoordinasi dan tidak menutup mata terhadap berbagai isu. Menanggapi isu tambahan anggaran Rp15 miliar, ia membantah dengan tegas.
“Saya sudah konfirmasi ke Ketua DPRD, dan tidak pernah ada usulan resmi sebesar itu. Kami minta agar informasi semacam ini disampaikan dengan data, agar tidak jadi fitnah,” ucapnya.
Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Tapteng serta Satpol PP. Meski demikian, semangat massa untuk mendorong perubahan dan transparansi tetap membara hingga akhir aksi.
Massa aksi datang dengan membawa lima tuntutan utama. Orasi demi orasi menggema di halaman Kantor DPRD di Jalan R. Junjungan Lubis. Pengunjuk rasa menuding lembaga legislatif telah abai dalam menjalankan tugas kontrol terhadap eksekutif, terutama dalam isu-isu menyangkut dugaan penyimpangan anggaran.
“Stop RDP tak substansial. Rakyat butuh keberanian DPRD mengungkap kasus besar seperti dugaan korupsi Dana Covid-19, BOK, Jaspel, dan aset daerah,” seru Raju Firmanda Hutagalung, Sekretaris KNPI Tapteng sekaligus juru bicara aksi.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa dan Pemuda:
1. RDP Dugaan Korupsi Mobil Dinas DPRD
Massa menuntut digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas kondisi dan dugaan korupsi mobil dinas DPRD, antara lain Toyota Fortuner BB 1064 M (2015), serta dua unit Toyota Avanza BB 309 M dan BB 319 M (2013). Ketiga kendaraan itu disebut rusak tanpa pertanggungjawaban jelas, dengan indikasi kerugian negara.
2. Bentuk Pansus Kasus BOK, Jaspel, dan Dana Covid-19
Dimonstran meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami dugaan korupsi dalam program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jasa Pelayanan (Jaspel), serta Dana Covid-19 selama 2019–2022.
3. Evaluasi Dana PEN Rp70 Miliar
Mereka juga menyoroti penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp70 miliar. Proyek-proyek seperti trotoar dan lampu jalan dianggap tidak prioritas, sementara banyak infrastruktur dasar masyarakat yang terabaikan.
4. Tolak Tambahan Anggaran DPRD Rp15 Miliar
Massa mengecam rencana penambahan anggaran DPRD sebesar Rp15 miliar. Langkah itu dianggap mencederai rasa keadilan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
5. Audit Proyek Mangkrak Kantor Bupati
Aksi juga menuntut audit atas proyek pembangunan Kantor Bupati Tapteng yang sudah lima tahun terbengkalai. Diduga, proyek tersebut sarat dengan penyimpangan anggaran.
Sejumlah anggota DPRD tampak menemui massa dan menerima berkas tuntutan secara resmi. Namun, Ketua DPRD tak terlihat di lokasi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Joko Pranata Situmeang, menyambut baik aspirasi yang disampaikan. “Kami akan memproses ini secara kelembagaan. Silakan sampaikan juga melalui surat resmi untuk tindak lanjut,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Basir Situmeang menegaskan DPRD terbuka untuk berkoordinasi dan tidak menutup mata terhadap berbagai isu. Menanggapi isu tambahan anggaran Rp15 miliar, ia membantah dengan tegas.
“Saya sudah konfirmasi ke Ketua DPRD, dan tidak pernah ada usulan resmi sebesar itu. Kami minta agar informasi semacam ini disampaikan dengan data, agar tidak jadi fitnah,” ucapnya.
Aksi berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Tapteng serta Satpol PP. Meski demikian, semangat massa untuk mendorong perubahan dan transparansi tetap membara hingga akhir aksi.
