REDAKSI8.COM – Rapat Paripurna dengan agenda salah satunya adalah pendapat akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, Kamis (18/8/2022) siang di ruang Paripurna lantai 2 gedung DPRD Banjar.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Akhmad Rizanie Anshari tersebut, Saidi Mansyur menjelaskan, pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
“Penyusunan dan pembentukan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” ungkapnya
Adapun mekanisme Pertanggungjawaban, menurut Bupati Kabupaten Banjar bahwa pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan seperti BPK dan DPRD dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.
Saidi Mansyur juga sampaikan terimakasih kepada DPRD Banjar atas dukungan dan apresiasinya sehingga Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 ini dapat diselesaikan dan mendapat persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Penghargaan dan terima kasih atas persetujuan dan berbagai saran dan masukan perbaikan yang telah diberikan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021,” katanya.
Rapat paripurna tersebut juga membahas agenda lainnya, yakni penyampaian badan anggaran terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021.
Pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap raperda tentang penyertaan modal Pemkab Banjar kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalsel dan penandatanganan kesepakatan bersama KUA dan PPAS-P tahun 2022.
Rapat Paripurna turut dihadiri Sekda Banjar HM Hilman, Kepala Cabang Bank Kalsel Martapura Iwan, unsur Forkopimda dan sejumlah kepala SKPD.
