REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar gratis, khususnya jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta memicu tanggapan dari berbagai pihak.
Meski menjadi upaya bersama dalam kesejahteraan anak-anak dan mencerdaskan kehidupan bangsa, namun tak dapat dipungkiri adanya putusan ini cukup membuat sekolah-sekolah swasta khususnya di Kota Banjarbaru gelisah.
Salah satunya sekolah swasta SD Islam Terpadu (IT) Robbani, Kota Banjarbaru mengaku berat untuk bisa mengimplementasikan putusan tersebut.
“Sementara ini agak berat khususnya kami dari sekolah swasta, tersyok-syok karena kami membangun bangunan sendiri, menggaji guru dan merencanakan kegiatan sendiri, karena tujuan kami adalah mengisi kekosongan dalam pendidikan tersebut,” ujar Ketua Yayasan Generasi Robbani, Muhammad Mabrur saat di wawancarai, Jum’at (13/6/25).
Menurutnya, putusan MK ini positif dan Ia mendukung akan putusan tersebut, sebab dapat mengurangi angka putus sekolah.
Akan tetapi, dirinya menanyakan bagaimana regulasi putusan MK tentang pendidikan gratis yang juga menyeret SD-SMP swasta ini.
“Regulasinya kita tunggu, apakah kemudian kalau kami misalnya swasta harus menggratiskan kayanya agak berat,” ungkapnya.
Sebab, katanya bangunan-bangunan sekolah yang dibangun berasal dari segala sumber dana seperti wakaf, dana orang tua, hingga sebagian dari bantuan Pemerintah.
Sehingga, pelaksanaan pendidikan gratis membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, maka Pemerintah perlu menghitung ulang unit cost biaya pendidikan per anak dan memastika alokasi anggaran yang memadai.
“Pada pada prinsipnya kami sementara ini masih berjuang, mungkin kita masih menunggu regulasinya bagaimana, karena harapannya sih tidak menganggu dari sistem yang sudah berjalan dan sudah baik,” jelasnya.
Sebagaimana frasa pendidikan tanggung jawab negara, Ia juga mengharapkan semua sekolah maupun pendidikan berjalan tanpa dipungut biaya atau gratis.
“Bagaimana pun sekolah swasta seperti di luar negeri banyak yang sudah gratis, dan memang regulasinya yang kita tunggu dari Kementerian atau Keputusan Presiden, harapannya pendidikan gratis yang kita bangun adalah negara,” tuntasnya.
