REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kemudahan pembayaran, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar di Sky Convention Center, William Tandiono Complex, Kecamatan Gambut, Kamis (8/10/2026) pagi.

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi hadir bersama Kepala BPKPAD Banjar Nashrullah Shadiq, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala DPC Bank Indonesia Kalimantan Selatan Roni Ferdiansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rakhmat Dhany, serta peserta HLM TP2DD.

Wabup Habib Idrus menegaskan, digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bukan sekadar mengubah metode pembayaran dari tunai menjadi nontunai. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan bagian penting dari pembenahan tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

Menurutnya, ekosistem digital harus mampu mengintegrasikan proses pendataan, penetapan, pembayaran, pencatatan, rekonsiliasi hingga pelaporan keuangan. Data yang dihasilkan juga diharapkan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur.

“Oleh karena itu, Pemkab Banjar memandang bahwa digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Habib Idrus juga menekankan pentingnya memperluas ketersediaan kanal pembayaran digital, mulai dari Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), virtual account, mobile banking, internet banking hingga layanan perbankan lainnya.

Kemudahan akses pembayaran dinilai dapat membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajak dan retribusi tanpa harus bergantung pada transaksi tunai maupun prosedur pembayaran yang kurang praktis.

“Semakin banyak pilihan kanal pembayaran yang tersedia dan mudah digunakan, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maupun kewajiban retribusi daerah,” tuturnya.

Ia berharap TP2DD Kabupaten Banjar tidak hanya menjadikan digitalisasi sebagai agenda rutin tahunan, tetapi mampu membangun sistem transaksi daerah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi sebuah program atau kegiatan tahunan. Kita ingin membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” tegasnya.

Banjar Siapkan Strategi Dongkrak Indeks Digitalisasi

Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq mengungkapkan, berdasarkan paparan perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar masih berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan dalam indeks digitalisasi.

Posisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai langkah percepatan, meningkatkan pemanfaatan transaksi nontunai, serta memperluas penerapan pembayaran digital di seluruh sektor pelayanan publik.

Salah satu program yang tengah diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan QRIS. Selain itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola retribusi juga didorong untuk menyediakan fasilitas pembayaran berbasis QRIS.

“Salah satu program utama yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan QRIS. Selain itu, Pemkab Banjar juga mendorong seluruh SKPD pengelola retribusi agar menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS,” ungkap Nashrullah.

Ia menjelaskan, penerapan transaksi nontunai di Kabupaten Banjar mulai menunjukkan perkembangan positif, terutama pada sektor pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) telah memanfaatkan QRIS sebagai salah satu pilihan pembayaran bagi masyarakat.

Meski demikian, perluasan transaksi digital masih menghadapi tantangan. Karakteristik wilayah Kabupaten Banjar yang sebagian besar berada di luar kawasan perkotaan membuat penggunaan pembayaran digital belum sepenuhnya menjadi kebiasaan, terutama bagi masyarakat perdesaan dan kalangan lanjut usia yang masih terbiasa bertransaksi menggunakan uang tunai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPKPAD akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong pelaku usaha dan pengelola layanan publik menyediakan fasilitas QRIS agar masyarakat semakin mudah beradaptasi dengan sistem pembayaran digital.

Pemkab Banjar juga tengah mengkaji program untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN) lebih aktif menggunakan transaksi nontunai. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah pemberian apresiasi kepada ASN dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi, yang selanjutnya akan dikoordinasikan bersama Bank Indonesia.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, HLM TP2DD juga diisi dengan penyerahan apresiasi kepada perangkat daerah dan pengelola layanan yang dinilai berkontribusi dalam pemanfaatan QRIS.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar serta RSUD Ratu Zalecha menerima apresiasi dalam kategori pengguna QRIS dengan nilai transaksi terbesar.

Sementara itu, UPTD Puskesmas Kertak Hanyar meraih apresiasi untuk kategori frekuensi transaksi terbanyak. Adapun Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan mendapat apresiasi dalam kategori perangkat daerah terdepan atau pendukung layanan pembuatan QRIS.

Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bank Kalsel, perangkat daerah, dan pelaku usaha, Pemkab Banjar berharap digitalisasi transaksi semakin luas diterapkan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan indeks digitalisasi daerah, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah untuk pembangunan Kabupaten Banjar.