REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kampus Melati, yang berlokasi di kawasan strategis Samarinda, dipastikan menjadi lokasi sementara operasional sekolah ini selama satu tahun ke depan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menegaskan, pihaknya siap memfasilitasi penuh.
“Kita benar-benar welcome. Pak Wali Kota juga sangat supportif. Hari ini tanpa persiapan khusus, kita alhamdulillah kedatangan Pak Menteri Sosial dan rombongan, termasuk Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial yang langsung meninjau lokasi,” kata Asli usai kunjungan tersebut, Sabtu (10/05).
Ia menjelaskan, Kampus Melati akan difungsikan sementara dengan empat ruang kelas, asrama, dan dapur umum.
Sekolah ini akan menampung siswa dari jenjang SMP dan SMA, dengan sistem pembelajaran dan pengelolaan di bawah Kementerian Sosial.
“Ini sekolah rakyat, bukan dikelola Pemkot. Tapi dari awal Pak Wali Kota sudah teken untuk melimpahkan aset ke Kemensos. Kita ini hanya memfasilitasi. Prinsipnya, ini program brilian dan harus jalan demi anak-anak tidak mampu,” tambah Asli.
Ia menyebutkan, kebutuhan makan siswa akan ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN), melalui skema penyediaan makanan bergizi (MBG).
“Jadi Pemkot lebih ringan. Kita paling nyewa ruangan saja,” ujarnya.
Untuk tahap pertama, pendaftaran siswa dibuka pada 14–19 Mei 2025.
Proses seleksi akan dilakukan oleh tim independen dari Yayasan Kasih Mentari, termasuk tes kemampuan Bahasa Inggris untuk jenjang sekolah menengah atas dan tes psikotes non-calistung untuk jenjang sekolah dasar.
“Kuota 75 siswa, dengan 30 persen berasal dari masyarakat Sungai Kunjang. Tapi tetap seleksi, bukan asal masuk. Datanya diambil dari desil satu dan dua, diverifikasi langsung oleh Kemensos dan Dinas Sosial,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot juga menyiapkan lahan sekitar 7 hektare di samping kawasan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk pengembangan sekolah permanen tahap dua.
Total lahan milik Pemkot di wilayah itu mencapai 30–40 hektare.
“Kita all in, all out. Ini kolaborasi pusat dan daerah. Harapannya, program ini jadi role model keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga miskin,” tutup Asli.
