REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat langkah percepatan program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama seluruh perangkat daerah yang digelar di Aula Barakat lantai 2 Martapura, Senin (18/5/2026) pagi.
Rakor dipimpin langsung Bupati Banjar Saidi Mansyur dan dihadiri Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea, para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD, hingga kepala bagian lingkup Setda Banjar.
Dalam arahannya, Saidi Mansyur menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program intervensi pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan dan program sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Menurutnya, penggunaan DTSEN menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan tidak lagi terjadi tumpang tindih data penerima manfaat.
“Program-program intervensi benar-benar dipercepat dan tepat sasaran, sekaligus optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujar Saidi.
Selain membahas percepatan program, rakor juga mengevaluasi capaian realisasi fisik sejumlah dinas hingga April 2026. Pemerintah daerah menilai evaluasi rutin penting dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai target dan anggaran yang telah direncanakan.
Salah satu isu yang menjadi perhatian serius dalam rakor tersebut adalah persoalan stunting. Saat ini angka stunting di Kabupaten Banjar masih berada di angka 23,87 persen. Kondisi itu membuat pemerintah daerah meminta seluruh SKPD terkait memperkuat langkah penanganan, mulai dari intervensi kesehatan, perbaikan gizi, hingga edukasi masyarakat.
Tak hanya itu, penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang telah dimulai sejak April juga turut dibahas. Pemerintah ingin memastikan seluruh program yang disusun benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Saidi Mansyur meminta setiap SKPD melakukan evaluasi terhadap program yang capaian realisasinya masih rendah. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
“Agar menindaklanjutinya hingga ke tingkat staf dan memastikan program produktif serta langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Bupati Banjar juga memberikan perhatian khusus terhadap survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Seluruh pegawai diminta mengisi survei secara jujur, objektif dan tanpa intervensi.
Menurut Saidi, hasil survei itu nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Pemkab Banjar.
Isu penertiban aset daerah juga menjadi sorotan penting. Seluruh SKPD diminta meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data aset, hingga memastikan seluruh aset tercatat sesuai kondisi riil di lapangan.
“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik dan hukum aset daerah,” tegasnya.
Selain itu, Saidi Mansyur juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan serta manajemen risiko.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik.
“Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” harapnya.
Di sisi lain, Pemkab Banjar juga menyiapkan penguatan program infrastruktur dasar bagi masyarakat. Sejumlah program prioritas yang akan diperluas antara lain perbaikan rumah tidak layak huni serta peningkatan penerangan jalan guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga.
Melalui rakor mingguan tersebut, Pemkab Banjar berharap koordinasi antarperangkat daerah semakin solid sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih cepat, terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar.
