Pemerintah Kabupaten Banjar Menyatakan Dukungan Penuh Terhadap Program Budidaya Padi Apung

REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan memperluas akses keuangan di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan dukungan penuh terhadap program budidaya Padi Apung yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini diperkenalkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perluasan Akses Keuangan Ekosistem Closed Loop pada Pengembangan Budidaya Padi Apung di Kalimantan Selatan”, yang digelar di Ballroom Kantor OJK Kalsel, Kertak Hanyar, Rabu (25/6/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota, perbankan, Bulog, pelaku sektor pertanian, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) HM Hilman.

Dalam pemaparannya, Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong daerah bertransformasi menjadi pusat swasembada pangan. Program padi apung dinilai relevan karena memanfaatkan potensi lahan basah dan rawa di Kalimantan Selatan, yang selama ini belum optimal dalam sektor pertanian.

“Kalimantan Selatan memiliki potensi luar biasa dalam lahan perairan dan rawa. Budidaya padi apung merupakan solusi inovatif menghadapi tantangan iklim dan keterbatasan lahan produktif,” jelas Agus.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa program ini bukan hanya fokus pada produksi pangan, tetapi juga mengintegrasikan akses pembiayaan dan pendampingan kepada petani melalui model ekosistem closed loop, yakni skema kemitraan yang melibatkan pemerintah, perbankan, offtaker (pembeli hasil panen), serta lembaga keuangan lainnya.

“Kami ingin membangun sistem pertanian yang berkelanjutan. Karena itu, OJK berupaya memperluas akses keuangan agar petani dapat mengakses modal, teknologi, dan pasar secara terpadu,” tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam urusan pangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, budidaya padi apung sangat cocok diterapkan di Kabupaten Banjar yang memiliki banyak lahan basah dan pasang surut, terutama di wilayah seperti Aluh-aluh, Sungai Tabuk, dan Martapura Barat.

“Kami di Pemkab Banjar melihat program ini sebagai peluang besar. Selain membantu petani, ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Hilman.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar siap menjadi pilot project untuk implementasi program ini, termasuk dari sisi regulasi, pendampingan teknis, hingga fasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan dan swasta.

“Kami percaya, jika sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan sektor swasta terbangun dengan baik, maka ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan bukan lagi sekadar wacana,” tegasnya.

Program padi apung bukanlah hal baru secara teknologi, namun pendekatan integratif berbasis keuangan dan kelembagaan dalam model closed loop dinilai sebagai inovasi penting. Petani tidak hanya akan diberikan akses modal, tetapi juga mendapat pendampingan teknis, jaminan pasar dari offtaker, serta perlindungan dari fluktuasi harga.

Kalsel, dengan luas lahan rawa pasang surut mencapai lebih dari 200 ribu hektare, memiliki peluang strategis untuk menjadi lumbung pangan nasional bila program ini diimplementasikan secara konsisten.

OJK juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk perbankan dan lembaga keuangan non-bank, akan dilibatkan dalam penyusunan skema pembiayaan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain Pemkab Banjar, sejumlah daerah lain di Kalsel juga menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, swasta, hingga lembaga keuangan, disebut menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program padi apung.

Dalam konteks ini, FGD yang digelar OJK menjadi langkah awal untuk menyatukan visi dan menyusun rencana aksi bersama dalam waktu dekat.