REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Syarifuddin didampingi Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Faried Fakhmansyah mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual terkait monitoring dan evaluasi perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Tahun 2025, di Command Center Setda Kalsel, Rabu (2/7/25).
Rakor yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Suharyanto ini turut dihadiri Kementrian atau Lembaga terkait serta sejumlah kepala daerah, TNI maupun Polri dari 7 provinsi prioritas penanganan karhutla, termasuk Kalsel.
Syarifuddin memaparkan, Kalimantan Selatan sudah melakukan langkah-langkah penanganan dan mitigasi karhutla.
“Apel siaga sudah dilakukan, peningkatan kolaborasi serta penguatan regulasi (Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2008) tentang pengendalian karhutla juga sudah dilakukan,” katanya.
Selain itu, katanya terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pendataan lahan dengan ATR/BPN, penyiapan rencana kontigensi karhutla, serta pemetaan wilayah rawan di tiga zona prioritas terutama di daerah ring 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor sudah dilaksanakan.
Bahkan, peningkatan sosialisasi didaerah rawan seperti kerjasama multi sektor, baik pertanian, perkebunan, kesehatan, sekolah dan dunia usaha pun sudah pihaknya lakukan.
“Begitu juga dengan pendirian posko dan pos lapangan, penyiapan dan distribusi sarpras, penyiapan personal dan pembagian tugas atau aktivasi renkon,” ucapnya.
Tak hanya sampai disana, Syarifuddin menyebutkan, patroli di ring 1 dengan melihat kondisi tinggi muka air, pemeriksaan dan pengisian air hingga tingkat tapak atau desa di kanal-kanal untuk mitigasi juga telah dilakukan.
“Kami mengusulkan OMC dan operasi udara atau heli ke Pemerintah Pusat untuk pembuatan kesiapsiagaan karhutla,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto meminta kepada Gubernur Kalsel segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan status kedaruratan karhutla.
Sehingga usulan bantuan yang diperlukan kepada Pemerintah Pusat dalam penanganan karhutla dapat segera terealisasi.
“Segera saja tetapkan status, kemudian usulkan, apasaja yang diperlukan untuk menangani kejadian karhutla. Apakah itu modifikasi cuaca atau sarpras lain yang diperlukan,” ujarnya.
Diketahui, Kalsel menjadi salah satu provinsi prioritas khusus dalam penanganan karhutla selain dari provinsi Riau, Jambi, Sulsel, Kalbar, Kalteng, dan Kaltim (IKN).
Sepanjang tahun 2025 periode 1 Januari – 1 Juli sudah ada 143 kejadian karhutla di Indonesia.
Sementara berdasarkan data BMKG memperdiksi musim kemarau di Kalsel akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.
