REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), daerah termuda di Kalimantan Timur, tengah bersiap menyambut pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai bagian dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
PSU itu merupakan hasil dari penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya dan dijadwalkan berlangsung pada 24 Mei 2025.
Tiga pasangan calon (paslon) kembali akan bersaing dalam kontestasi politik ini. Paslon nomor urut 01 tetap diisi oleh Yohanes Akun dan Y Juan Jenay.
Di posisi nomor urut 02, terdapat pasangan Novita Bulan dan Artya Fathra Mathin. Sementara itu, nomor urut 03 kini dihuni oleh pasangan Angela Idang Belawan dan Suhuk.
Ketiganya akan memperebutkan kepercayaan masyarakat Mahulu untuk memimpin daerah selama lima tahun ke depan.
Menanggapi pelaksanaan PSU, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyampaikan seruan penting kepada seluruh masyarakat Mahulu agar berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi ini.
Ia menegaskan bahwa PSU bukan sekadar proses mengulang pemilihan, melainkan momentum yang sangat menentukan arah masa depan daerah.
“Ini bukan sekadar memilih ulang. Ini adalah momen penentu masa depan Mahulu. Lima tahun itu waktu yang lama, jadi satu suara sangat berarti. Sayang sekali kalau disia-siakan,” ungkap Ananda dalam wawancara pada Kamis (08/05).
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan PSU adalah bagian dari refleksi demokrasi yang sehat, di mana suara masyarakat tetap menjadi pilar utama dalam menentukan kepemimpinan daerah.
Proses ini juga menjadi bukti bahwa sistem demokrasi di Indonesia memiliki ruang koreksi dan penghormatan terhadap keadilan pemilu.
“Jangan golput. Satu suara itu mahal karena berdampak selama lima tahun ke depan. Gunakan hak pilih dengan bijak dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Sebagai daerah yang tengah berkembang, Mahulu memiliki potensi luar biasa baik dari sisi sumber daya alam, kearifan lokal, maupun budaya masyarakatnya yang kaya.
Namun, potensi ini perlu dikelola oleh pemimpin yang tidak hanya memiliki visi pembangunan, tetapi juga komitmen untuk mendorong pemerataan, inklusivitas, dan keberlanjutan.
Menurut Ananda, siapa pun yang akan terpilih nantinya harus mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah yang memiliki medan geografis cukup menantang dan akses yang terbatas.
Maka dari itu, keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin menjadi sangat krusial.
“Mahulu butuh pemimpin yang mampu mengedepankan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya janji politik. Karena itu, mari kita manfaatkan PSU ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,” imbuhnya.
Di akhir, Ananda kembali menekankan bahwa PSU bukan semata-mata soal siapa yang akan menang, melainkan tentang arah, harapan, dan masa depan Mahulu itu sendiri. (Adv)
