REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru kini memiliki instrumen baru untuk merespons dan memetakan berbagai masalah warga secara akurat hingga ke tingkat wilayah.
Melalui kehadiran BAPINTAR (Banjarbaru Pemetaan Informasi dan Analisis Opini Terintegrasi) yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), laporan warga serta keluhan publik tidak lagi tercecer, melainkan langsung terpetakan secara visual untuk mempercepat tindakan di lapangan.
Inovasi tersebut menghadirkan Peta Sebaran Keluhan dan Isu per Kecamatan yang mampu memperlihatkan persebaran persoalan masyarakat berdasarkan lokasi geografis.
Data spasial tersebut terhubung langsung dengan sistem pengaduan nasional SP4N LAPOR! serta data Master SKPD.
Alhasil, setiap perangkat daerah dapat langsung melihat titik lokasi yang membutuhkan penanganan prioritas tanpa harus melewati birokrasi penanganan laporan yang berbelit-belit.
Sistem ini dikembangkan sebagai implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di lingkungan Diskominfo Kota Banjarbaru.
Selain memetakan laporan warga, BAPINTAR dibekali fitur analisis tren sentimen dan Trend Top 5 Keyword/Isu Berita.
Kemampuan itu memungkinkan pemerintah daerah mendeteksi potensi gejolak atau masalah pelayanan publik sejak dini sebelum meluas menjadi isu yang meresahkan masyarakat.
Dukungan atas penguatan sistem respons publik ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.
Saat menerima pemaparan dari Kepala Bidang Komunikasi beserta tim pengembang, ia menilai keterbukaan data dan analisis terpadu ini menjadi kunci utama dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan warga.
“Informasi yang tersaji secara cepat dan terintegrasi sangat membantu dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif,” ujarnya.
Melalui satu tampilan dashboard visual, pimpinan daerah dan kepala dinas dapat memantau pemberitaan media, respons media sosial, hingga klasifikasi sentimen publik secara real time.
Fasilitas ini dilengkapi dengan filter periode, kategori media, hingga fitur ekspor data yang memudahkan koordinasi lintas dinas dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian, menegaskan bahwa platform ini dirancang untuk memangkas jeda waktu antara munculnya masalah di lapangan dengan pengambilan tindakan oleh pimpinan.
“Melalui dashboard yang terintegrasi, monitoring media dan analisis opini publik dapat dilakukan lebih cepat, akurat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Pengintegrasian analisis opini publik dan peta keluhan warga ke dalam satu sistem terpadu ini menandai pergeseran gaya kepemimpinan di Kota Banjarbaru menuju era pemerintahan berbasis data (data-driven government).
Transformasi digital tidak lagi sebatas menyediakan aplikasi pelayanan publik, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendengarkan, menganalisis, dan menyelesaikan setiap aspirasi masyarakat secara transparan, tepat sasaran, dan terukur.
