REDAKSI8.COM – Dalam rangka penanganan permukiman kumuh, Kota Banjarbaru tahun ini mendapat kegiatan dari Cash For Work (CFW) dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang dilaksanakan di 10 kelurahan.
Kegiatan Cash For Work (CFW) ini berupa pemeliharaan dan perbaikan aset infrastruktur yang pernah dibangun melalui program kotaku. Pengerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah terutama yang terdampak akibat pandemi covid-19.
Ini disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Banjarbaru, Wartono, Dalam Rapat Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kota Banjarbaru agenda Penyerahan Kegiatan Cash For Work (CFW) Program KOTAKU Tahun Anggaran 2021, di Aula BAPPEDA Kota Banjarbaru, Kamis (29/4).
Wartono memaparkan, rencana penanganan permukiman kumuh Kota Banjarbaru dan Penyiapan Readiness Criteria Kegiatan Reguler Penanganan Permukiman Kumuh rencananya dikerjakan di Kawasan Cempaka, Kota Banjarbaru.
“Atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru, kami mengucapkan terima kasih atas pastisipasi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kota Banjarbaru, dan mengajak berbagai pihak terus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh sehingga dapat menuntaskan kawasan permukiman kumuh serta mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Kota Banjarbaru,” terangnya.
Manurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.
Giat dilaksanakan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholder lainnya dalam rangka menuntaskan kawasan permukiman kumuh perkotaan.
“Cash For Work (CFW) tersebut merupakan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Kotaku,” ujarnya.
Dari data, sejak tahun 2014, Kota Banjarbaru tercatat memiliki kawasan kumuh seluas 349,12 hektare. Sekarang tersisa menjadi 127,52 hektar pada data tahun 2020.
Pengurangan kawasan kumuh terjadi karena dukungan dari berbagai kegiatan penanganan kumuh yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dari tahun 2015.
Giatnya pun sambungnya, melibatkan berbagai pihak baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Tim Kotaku, swasta, dan terutama dukungan dari berbagai elemen masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Kalsel, Hendra Andriana mengatakan, penanganan kawasan kumuh meliputi 69 Kelurahan atau desa yang tersebar di sembilan Kota dan Kabupaten dengan alokasi anggaran untuk kegiatan skala lingkungan atau padat karya sebesar 33,3 Miliar.
Selain kegiatan skala lingkungan atau padat karya pada tahun ini sedang berjalan, Ia menjelaskan, kegiatan berskala kawasan kota yaitu di kawasan RT 3 Kelayan Barat Kota Banjarmasin kawasan pesisir di Kabupaten Kotabaru, kawasan air santri di Kabupaten Banjar dan khusus di Kota Banjarbaru pelaksanaan program kotaku pada tahun ini adalah kegiatan cash atau CFW yang berlokasi di 10 Kelurahan dengan total Pagu dana sebesar 3 miliar.
“Masing-masing Kelurahan mendapat 300 juta dan progres sampai dengan saat ini telah cairkan dana KLKM untuk termin pertama sebesar 70% dari Pagu,” ungkapnya.
“Tujuan utama pelaksanaan program kotaku pada tahun 2021 yaitu dalam upaya memperbaiki kualitas permukiman kumuh serta memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid 19 yang telah menyebabkan perlambatan ekonomi global termasuk Indonesia,” sambungnya.
Untuk itu, kegiatan Kotaku di tahun 2021 harapnya, harus dilaksanakan secara cepat tepat sasaran dan tetap memperhatikan pedoman protokol pencegahan covid 19.
Kota Banjarbaru dan pihak pemangku kepentingan lainnya menurutnya tetap memiliki komitmen dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti yang telah terlaksana dalam penataan kawasan kumuh Sungai Kemuning, yang telah menjadi salah satu keberhasilan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Banyak masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja di rumah kan. Sementara dari tempat kerja serta penurunan pendapatan harian yang bekerja di sektor informal atas dasar itu maka kegiatan padat karya tunai melalui program Kotaku diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut turut hadir PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Prov Kalsel Noor Dewi Sari, Kepala BAPPEDA Kota Banjarbaru Kanafi,Tenaga ahli urban planner OSP 6 Prov Kalsel, Lektor kepala, koordinator pusat studi pembangunan permukiman perkotaan berkelanjutan fakultas teknik ULM, Anggota Pokja PKP Kota Banjarbaru, Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, Camat Cempaka, Camat Banjarbaru Selatan, Camat Banjarbaru Utara, Camat Landasan Ulin, dan Camat Liang Anggang serta Lurah dan LKM penerima kegiatan CFW Kota Banjarbaru tahun 2021 dan Lurah Cempaka.
