REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan efektif dan tepat sasaran, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (RI), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya kerja terpadu lintas sektor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal tersebut, Ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan karhutla 2025 di Ballroom Novotel Banjarmasin Airport, Kamis (7/8/25) siang.
Hanif mengingatkan, karhutla bukan sekadar bencana musiman, tetapi krisis tahunan yang memerlukan penanganan menyeluruh dan tegas.
“Jadi perdata nya sedang kita proses yang 27 perusahaan, tentu belum sampai pada simpulan. Jadi, baru proses pendalaman karena diperlukan uji lab dan keterangan ahli yang biasanya memerlukan waktu 1-2 bulan,” terangnya.
Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup bersama tim nasional yang dikomandoi Mentri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020, bergerak langsung ke sejumlah daerah rawan, termasuk Kalimantan Selatan.
“Kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden saat Rapat Terbatas (Ratas) virtual tanggal 1 dan 2 lalu, dan kehadiran saya hari ini sebagai bagian pelaksanaan Inpres,” ucapnya.
Ia menjelaskan, presiden secara detail memantau kesiapan peralatan modifikasi cuaca, termasuk helikopter, pesawat, dan pompa-pompa yang digunakan dalam penanggulangan karhutla.
“Bapak Presiden juga meminta agar perda-perda yang membolehkan pembakaran lahan dua hektare dicabut segera,” tegasnya.
Hal ini dikarenakan, dalam kondisi darurat seperti saat ini, seluruh aktivitas pembakaran harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Sebagaimana tadi di forecastingkan oleh teman-teman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa pada satu atau dua hari kedepan maka posisi di Kalimantan Selatan fire danger rating sistemnya pada posisi merah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hanif menyebutkan, Forkopimda Kalimantan Selatan telah menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi puncak musim kemarau.
“Kondisi ini artinya kita semua wajib waspada,” jelasnya
Namun di sisi lain, Ia juga menuturkan, pembentukan awan hujan tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat karena tidak tersedia bibit awan yang mencukupi.
“Untuk itu, Forkopimda dan Pak Gubernur para Bupati, Walikota untuk melakukan penyegaan tim darat dengan sangat agak ketat karena hari itu akan lebih riskan buat kita semua,” pintanya.
Sebab, menurutnya, masa kritis ini akan berlangsung hingga pertengahan Agustus, dan untuk wilayah timur Kalimantan Selatan seperti Kotabaru dan Tanah Bumbu, kondisi kering diprediksi bertahan hingga pertengahan September.
“Kami sangat mengharapkan sinergi dari tim karhutla yang dipimpin Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Pak Komandan Resor Militer (Danrem) tetap terjaga,” ujarnya.
Namun, apabila kondisi mengharuskan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) maka akan segera digelar. Anggaran telah disiapkan untuk mendukung modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan.
“Kami juga menyiapkan langkah-langkah yang perlu bilamana harus diperlukan OMC, tadi kami sudah meanggarkan yang cukup untuk melakukan modifikasi cuaca di Kalsel,” tuturnya.
Sementara untuk daerah lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga sudah mengalokasikan dana khusus agar langkah serupa bisa segera dilaksanakan.
“Untuk daerah-daerah lain BNPB juga menyiapkan menganggarkan yang cukup untuk melakukan yang sama, ini yang kami lakukan,” pungkaanya.
