REDAKSI8.COM – Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, meminta jajaran kabinet memiliki rasa empati, peka terhadap krisis, dan sensitif terhadap kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia.
Ia mengingkan para kabinet untuk bekerja secara detail dan bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil kepada masyarakat.
Diantaranya pasokan harga minyak goreng yang sudah 4 bulan lamanya mengalami kenaikan harga. Bahkan sempat didapati kelangkaan minyak goreng dihampir semua daerah di Indonesia.
Ditambah harga bahan bakar Pertamax dan Gas yang baru-baru saja dinaikan oleh pemerintah pusat. Jokowi mengaskan, kenaikan-kenaikan harga barang tersebut dijelaskan kepada masyarakat. Supaya masyarakat tidak memberikan penilaian seolah pemerintah tidak bekerja.
Oleh sebab itu Ia mengharapkan para awak kabinet memberikan empati kepada masyarakat, dengan memberikan penjelasan alasan bahan bakar minyak dan gas alami kenaikan harga.
“Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah-langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan, dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,” ucapnya, Selasa (5/4), yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Negara RI.
Secara garis besar Kata Presiden, situasi ekonomi dunia saat ini berada pada posisi yang tidak mudah dan turut berpengaruh pada kondisi fiskal dan moneter Indonesia.
Kenaikan inflasi di hampir semua negara juga turut dirasakan betul dampaknya oleh masyarakat. Sehingga keputusan dalam pengambilan kebijakan oleh segenap jajaran kabinet diminta Presiden haruslah tepat.
“Selain rakyat hampir di semua negara sudah mengalami ini, kita, masyarakat kita, rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan. (Harga) barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati, utamanya masa ketersediaan pasokan dua hal tadi, pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran. Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini, anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, angka inflasi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat yang mencapai 7,9 persen, Uni Eropa 7,5 persen, hingga Turki di angka 54 persen, turut memberikan dampak dalam naiknya harga energi, seperti bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.
Akibatnya Presiden pun menghimbau jajarannya untuk selalu waspada dan memantau kenaikan harga, utamanya di sektor pangan dan energi.
“Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Enggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) Pertamax. Oleh sebab itu, kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas dan terutama memang, selain harga energi, dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat penting untuk terus kita waspadai bersama, dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan bantuan sosial, Presiden berharap agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BLT Minyak Goreng bisa dikeluarkan secepatnya sebelum Lebaran tiba.
Menurut Presiden, bantuan-bantuan sosial tersebut sangat dinanti oleh rakyat, terutama untuk menghadapi Lebaran dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
“Bukan apa-apa, mungkin kita itu enggak merasakan, tapi Rp300.000 bagi rakyat itu, pas mau Lebaran dapat itu, rasanya betul, saya bisa merasakan betul itu senangnya kalau bisa memegang uang itu, yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya,” terang Jokowi.
Menutup arahannya, Presiden mengingatkan kembali agar seluruh jajarannya bisa menyampaikan langkah-langkah yang diambil pemerintah kepada rakyat. Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi.
“Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi. Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak,” tandasnya
