REDAKSI8.COM, TAPTENG – Anggota DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) dari Fraksi PDIP, Joko Pranata Situmeang, menyampaikan pernyataan tegas saat menerima perwakilan massa aksi di depan Kantor DPRD Tapteng, Kamis (4/9/2025).
Aksi tersebut menyoroti penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait rencana perayaan HUT ke-80 Kabupaten Tapteng yang disebut-sebut mencapai Rp3 miliar.
“Fraksi PDIP tidak mau membodohi rakyat. Kalau P-APBD tidak dibahas, otomatis kita tetap berjalan dengan Perkada sampai Desember. Tetapi mari kita cari solusi bersama, bukan saling menyalahkan,” ujar Joko.
Ia menjelaskan, APBD Tapteng saat ini masih menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pada pembahasan P-APBD, sempat diajukan anggaran Rp3 miliar untuk perayaan HUT. Namun, hal itu dipertanyakan banyak pihak, termasuk dari Fraksi Gerindra, yang menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto melarang pemerintah daerah menghamburkan dana untuk acara seremonial.
Joko menambahkan, Fraksi PDIP bersama anggota Banggar lainnya, Famoni Gulo, sepakat untuk bersikap objektif dan tidak menggiring opini publik.
“Kami tidak mau membuat rakyat bingung dengan drama siapa yang benar dan siapa yang salah. Sikap kami jelas: bicara apa adanya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Joko menyoroti tingginya belanja pegawai di Tapteng yang mencapai 37 persen dari APBD, melebihi batas maksimal 30 persen sesuai anjuran pemerintah pusat.
“Kalau belanja pegawai terlalu besar, daerah jadi tidak mandiri. Untuk mandiri fiskal, APBD Tapteng harus minimal Rp1,7 triliun. Karena itu solusinya adalah meminta tambahan alokasi dari pusat, bukan mempertahankan ego masing-masing,” jelasnya.
Ia mengingatkan, penggunaan Perkada berisiko karena melepaskan DPRD dari fungsi pertanggungjawaban.
“Di Humbang Hasundutan, perkada hanya berjalan satu tahun, bukan lima tahun seperti isu yang beredar. Sampai sekarang bupatinya masih diperiksa APH. Itu jadi pelajaran buat kita,” pungkas Joko.
Aksi tersebut menyoroti penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait rencana perayaan HUT ke-80 Kabupaten Tapteng yang disebut-sebut mencapai Rp3 miliar.
“Fraksi PDIP tidak mau membodohi rakyat. Kalau P-APBD tidak dibahas, otomatis kita tetap berjalan dengan Perkada sampai Desember. Tetapi mari kita cari solusi bersama, bukan saling menyalahkan,” ujar Joko.
Ia menjelaskan, APBD Tapteng saat ini masih menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pada pembahasan P-APBD, sempat diajukan anggaran Rp3 miliar untuk perayaan HUT. Namun, hal itu dipertanyakan banyak pihak, termasuk dari Fraksi Gerindra, yang menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto melarang pemerintah daerah menghamburkan dana untuk acara seremonial.
Joko menambahkan, Fraksi PDIP bersama anggota Banggar lainnya, Famoni Gulo, sepakat untuk bersikap objektif dan tidak menggiring opini publik.
“Kami tidak mau membuat rakyat bingung dengan drama siapa yang benar dan siapa yang salah. Sikap kami jelas: bicara apa adanya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Joko menyoroti tingginya belanja pegawai di Tapteng yang mencapai 37 persen dari APBD, melebihi batas maksimal 30 persen sesuai anjuran pemerintah pusat.
“Kalau belanja pegawai terlalu besar, daerah jadi tidak mandiri. Untuk mandiri fiskal, APBD Tapteng harus minimal Rp1,7 triliun. Karena itu solusinya adalah meminta tambahan alokasi dari pusat, bukan mempertahankan ego masing-masing,” jelasnya.
Ia mengingatkan, penggunaan Perkada berisiko karena melepaskan DPRD dari fungsi pertanggungjawaban.
“Di Humbang Hasundutan, perkada hanya berjalan satu tahun, bukan lima tahun seperti isu yang beredar. Sampai sekarang bupatinya masih diperiksa APH. Itu jadi pelajaran buat kita,” pungkas Joko.
