Solar Langka dan Cengkeraman Premanisme
Penulis: Ramadhani MT Damoiko
Matahari baru saja naik di ufuk timur Banjarbaru, namun deretan truk sudah mengular panjang di bahu jalan menuju sebuah SPBU.
Bagi para sopir truk di Kalimantan Selatan, pemandangan tersebut bukan lagi sekadar antrean biasa, melainkan medan perjuangan untuk bertahan hidup.
Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang kian mencekik, mereka kini mesti berhadapan dengan musuh tambahan.
Kok bisa? Bisa! Siapa mereka? bayang-bayang premanisme dalam bentuk pungutan liar (pungli<-red).
Distribusi solar subsidi di wilayah tersebut seolah menjadi barang mewah yang sulit dijangkau.
Para sopir harus merelakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk mengisi tangki kendaraan mereka supaya roda ekonomi tetap berputar.
Akan tetapi, masalah tidak berhenti pada habisnya stok.
Di balik antrean yang melelahkan itu, praktik pungutan liar tumbuh subur.
Para preman setempat kerap muncul sebagai ‘pengatur’ antrean dengan cara yang memaksa.
Para sopir truk mengaku kerap dipalak demi bisa mendapatkan izin masuk ke dalam antrean.
Nilai pungutannya pun tidak main-main, berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per truk.
Angka itu menjadi beban tambahan yang menurut mereka sangat berat sebagai pekerja logistik yang penghasilannya sudah tergerus mahalnya biaya operasional.
Kondisi tersebut menciptakan lingkaran setan yang memojokkan posisi sopir truk sebagai korban paling terdampak.
Gerah dengan situasi yang tak kunjung membaik, Aliansi Sopir Truk Kalimantan Selatan sempat turun ke jalan.
Beberapa waktu lalu, massa menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Kalsel.
Ratusan truk berbaris rapi di lingkungan perkantoran Ibu Kota Provinsi Kalsel.
Mereka membawa tuntutan tegas terkait dugaan penyelewengan distribusi BBM dan keterlibatan mafia solar yang membuat pasokan bersubsidi menguap sebelum sampai ke tangan yang berhak.
Para demonstran mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap praktik culas yang merugikan rakyat kecil ini.
REDAKSI8.COM, KALSEL – Seorang supir truk Ahmad Mujahid diwawancara reporter Redaksi8.com mengaku, saat mengantre solar di salah satu SPBU AKR Jalan Trikora, Banjarbaru, Kamis (14/5/26) siang, sangat kesulitan mendapatkan BBM solar.
“Wahini ngalih banar kalau kaya kami yang umum-umum nih (kami warga umum sekarang sangat sulit mendapatkan solar<-red),” akuinya.
Praktik pungutan dari preman untuk masuk antrean pengisian BBM katanya masih terjadi, sehingga sopir terpaksa harus membayar demi bisa mendapatkan solar subsidi.
“Tadi dari gunung kan langsung masuk kesini, tapi masih dipintai (dipungut<-red) parkiran Rp220 ribu,” katanya.
“Kalau kada memberi kada kawa masuk kami (Kalau tidak ngasih uang kami tidak bisa masuk antrian<-red),” sambungnya.
Praktik tersebut sudah berlangsung sejak lama dan menjadi beban tambahan bagi sopir angkutan ujar Ahmad.
Bahkan, nominal pungutan disebut pernah lebih tinggi dibanding sekarang.
“Kami merasakannya lawas banar (lama sekali<-red) sudah bertahun-tahun sebenarnya. Dulu sampai lebih pada ini bayarnya. Ini tadi kurang Rp220 ribu, biasanya Rp250 – Rp300 ribu, mau kada mau kami bayar dari pada kada (tidak<-red) dapat minyak,” paparnya.
Bagi para sopir, solar bukan sekadar bahan bakar, melainkan napas bagi pekerjaan mereka.
Dugaan adanya penyelewengan distribusi dan pembiaran terhadap aksi premanisme di SPBU mencerminkan rapuhnya pengawasan di lapangan.
Selama mafia dan preman masih bebas bermain di sela-sela antrean, maka selama itu pula jerit lelah para sopir truk di tanah Borneo akan terus bergema di sepanjang jalanan Kalimantan Selatan.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor saat melakukan sidah ke sejumlah SPBU di Kalsel, dia mengaku belum menemukan indikasi pelangsiran maupun penyelewengan distribusi BBM.
“Beberapa SPBU yang kami temukan tidak ada indikasi penyelewengan, tidak ada pelangsiran sementara ini, kemudian parkir pun terkesan tertib,” ujarnya, Kamis (14/5/26).
Meski demikian, Pemerintah ujarnya tetap mengingatkan pengelola SPBU supaya tidak membiarkan pungutan yang justru membebani masyarakat dan sopir angkutan.
“Kami berharap kembali lagi ke manajemen pengelola SPBU, agar jangan sampai pungutan ini jadi membebani masyarakat,” katanya.
Namun, jika pungutan dilakukan secara sepihak dan memberatkan para sopir, ia memastikan akan menindak tegas.
“Tapi ketika itu jadi beban dan ini bukan sepakatan bersama, maka mungkin nanti ada tindakan sanksi yang akan dilakukan,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, pihaknya juga mengecek penggunaan sistem barcode di SPBU sebagai upaya memastikan distribusi solar subsidi tepat sasaran.
“Tadi di beberapa Pertamina SPBU yang bukan AKR itu pakai barcode. Saya kira ini efektif, itu benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, penggunaan barcode juga sangat penting agar distribusi BBM sesuai dengan kuota pasokan dari Pertamina.
“Misalnya ditemukan tidak ada penggunaan barcode pasti tentunya SPBU sendiri yang dirugikan karena penggunaan BBM-nya tidak sesuai dengan supply nya dari Pertamina,” tandasnya.
