REDAKSI8.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan kondisi inflasi di daerah masih berada dalam kategori stabil dan terkendali. Meski demikian, berbagai langkah antisipatif terus disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menghadapi potensi kenaikan harga bahan pangan menjelang musim kemarau.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Rakor yang rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Thohir, dari Sasana Bhakti Praja Jakarta dan diikuti kepala daerah serta perwakilan instansi terkait dari seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Tomsi Thohir menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi nasional secara tahunan atau year-on-year (y-o-y) pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen. Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan inflasi tersebut adalah emas perhiasan.
Sementara itu, inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) tercatat sebesar 0,28 persen, yang didorong oleh kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras.
Selain itu, perkembangan harga pada pekan pertama Juni 2026 juga menunjukkan adanya pengaruh dari sejumlah komoditas strategis seperti cabai merah, minyak goreng, daging ayam ras, beras, dan bawang putih.
Pemda Diminta Tidak Lengah
Meskipun kondisi inflasi secara nasional masih relatif terkendali, Tomsi Thohir mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar tidak menganggap remeh setiap kenaikan harga yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, sekecil apa pun kenaikan harga harus menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut.
Ia meminta pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan BPS dan instansi terkait guna menganalisis penyebab kenaikan harga suatu komoditas secara rinci, kemudian mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.
“Jangan menganggap remeh kenaikan harga, meskipun hanya seratus rupiah. Jika ada komoditas yang mengalami kenaikan, segera lakukan diskusi bersama dan cari solusi yang tepat,” tegas Tomsi.
Ia juga menekankan pentingnya langkah nyata di lapangan, seperti gerakan menanam komoditas pangan yang berpotensi memicu inflasi, agar kenaikan harga tidak terus berlanjut.
Usai mengikuti rakor, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Selatan masih cukup terkendali dibandingkan berbagai daerah lainnya di Indonesia.
Menurut Eddy, inflasi tahunan Kalsel saat ini berada pada angka 4,22 persen, sedangkan inflasi bulanan berada di angka 0,2 persen.
“Secara umum kondisi inflasi di Kalimantan Selatan masih stabil dan terkendali. Untuk inflasi month-to-month kita berada di angka 0,2 persen dan menempati peringkat ke-23 dari seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya.
Eddy menjelaskan, komoditas yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan di Kalsel adalah emas perhiasan, disusul oleh beras. Sementara untuk inflasi bulanan, beras menjadi komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga.
Melihat perkembangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama TPID terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan pangan, khususnya beras yang menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi.
Eddy menilai penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) perlu terus diperkuat, terutama ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi.
Selain beras, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap komoditas hortikultura seperti cabai yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemicu utama inflasi di berbagai daerah.
“Kita harus berhati-hati menghadapi musim kemarau karena cadangan pangan perlahan berkurang. Produksi pertanian juga berpotensi menurun akibat berkurangnya ketersediaan air, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi sejak sekarang,” jelasnya.
Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pemprov Kalsel mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih aktif melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi.
Langkah yang disarankan antara lain melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan distribusi bahan pokok, hingga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai dan tanaman pangan lainnya.
Menurut Eddy, upaya tersebut terbukti efektif dalam membantu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota terus aktif melaksanakan operasi pasar, gerakan pangan murah, serta menggalakkan penanaman cabai. Komoditas ini cukup besar pengaruhnya terhadap inflasi sehingga perlu perhatian khusus,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri berbagai unsur Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan, termasuk perwakilan Polda Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga statistik, aparat keamanan, dan pelaku distribusi pangan, diharapkan stabilitas harga kebutuhan pokok di Kalimantan Selatan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas ekonomi dengan lebih tenang.
Dengan kondisi inflasi yang masih terkendali saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis mampu menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat, sekaligus menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berpotensi muncul pada musim kemarau mendatang.
