REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memetakan secara lebih mendalam sejauh mana pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar bersama Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Pemkab Banjar menggelar Ekspose Antara Hasil Kajian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Banjar Tahun 2026, Jumat (14/8/2026) siang.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bauntung Bapperida Banjar tersebut dibuka sekaligus dipimpin Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bapperida Banjar, Nuri Ansyari.
Kajian IKLI menjadi penting karena keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari berapa banyak jalan, jembatan, fasilitas pelayanan publik maupun sarana lainnya yang telah dibangun. Lebih jauh, pemerintah perlu mengetahui apakah infrastruktur tersebut tersedia secara memadai, memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan kebutuhan, dapat dimanfaatkan secara optimal dan benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.
Bukan Sekadar Bangunan, Tetapi Manfaat yang Dirasakan
Nuri Ansyari mengatakan, kajian tersebut menjadi salah satu instrumen untuk melihat kualitas layanan infrastruktur dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilihat secara lebih menyeluruh. Infrastruktur yang secara fisik telah tersedia belum tentu otomatis menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi.
“Kajian ini menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menentukan arah peningkatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, hasil kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi layanan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Banjar.
Data kepuasan masyarakat juga dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama pada wilayah yang masih membutuhkan perhatian dari sisi ketersediaan, kualitas, akses maupun pemanfaatan infrastruktur.
IKLI Mengukur Lima Aspek Utama
Ketua Tim Peneliti, Candra Yuliana, menjelaskan bahwa IKLI dirancang untuk memberikan gambaran yang objektif, komprehensif dan kredibel mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.
Pengukuran tidak hanya melihat kondisi fisik infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan manfaat atau outcome yang dihasilkan.
Dalam kajian tersebut terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian, yakni ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, serta dampak ekonomi dan ketenagakerjaan.
Kelima aspek itu penting karena sebuah infrastruktur idealnya tidak berhenti pada tahap pembangunan. Infrastruktur harus tersedia, berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat dan dapat digunakan secara maksimal.
Lebih dari itu, keberadaan infrastruktur juga diharapkan mampu memberikan dampak lanjutan, seperti memperlancar aktivitas masyarakat, membuka akses ekonomi, mendukung kegiatan usaha serta menciptakan peluang ketenagakerjaan.
Nilai IKLI Banjar 73,21, Masuk Kategori C
Dalam pemaparan hasil pengukuran, Tim Peneliti yang disampaikan Aulia mengungkapkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Banjar Tahun 2026 berada pada nilai 73,21 atau kategori C (Kurang Baik).
Hasil tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur di Kabupaten Banjar.
Dari 20 kecamatan yang menjadi wilayah kajian, sebanyak 17 kecamatan berada pada kategori C, sedangkan hanya tiga kecamatan yang masuk kategori B.
Martapura dan Gambut tercatat sebagai wilayah dengan nilai IKLI tertinggi dan telah mencapai kategori B. Sementara itu, nilai terendah ditemukan di Kecamatan Paramasan, kemudian disusul Simpang Empat dan Cintapuri Darussalam.
Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
Perbedaan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Sebab, pembangunan yang merata bukan hanya berarti seluruh wilayah mendapatkan pembangunan, tetapi juga memastikan kualitas dan manfaat infrastruktur yang diterima masyarakat relatif seimbang sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Kualitas Fisik Masih Menjadi Tantangan
Jika dilihat berdasarkan aspek yang diukur, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian.
Aspek ketersediaan fisik memperoleh nilai rata-rata 69,46 dan masuk kategori C. Artinya, dari perspektif masyarakat, ketersediaan infrastruktur masih belum sepenuhnya memenuhi harapan.
Sementara itu, aspek kualitas fisik memperoleh nilai 68,43, juga berada pada kategori C. Angka ini menunjukkan bahwa selain persoalan ketersediaan, kualitas infrastruktur yang telah tersedia juga masih perlu mendapat perhatian.
Adapun aspek kesesuaian memperoleh nilai 74,20, sedangkan aspek pemanfaatan mencapai 76,72.
Yang relatif lebih tinggi adalah aspek dampak ekonomi dan ketenagakerjaan, dengan nilai 77,24 dan masuk kategori B atau baik.
Gambaran tersebut menunjukkan adanya hal menarik dalam hasil kajian. Di satu sisi, masyarakat masih memberikan penilaian kurang baik terhadap ketersediaan dan kualitas fisik infrastruktur. Namun di sisi lain, infrastruktur yang sudah tersedia dinilai cukup memberikan manfaat, terutama terhadap aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan.
Disparitas Antarwilayah Jadi Catatan Penting
Pemaparan hasil kajian kemudian berkembang dalam diskusi bersama perwakilan sejumlah perangkat daerah dan kecamatan.
Diskusi tidak hanya membahas angka indeks, tetapi juga bagaimana hasil tersebut dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi konkret dalam perencanaan pembangunan.
Salah satu perhatian utama adalah adanya perbedaan tingkat kepuasan antarwilayah. Kecamatan dengan nilai rendah perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang memengaruhinya.
Hal tersebut penting karena rendahnya kepuasan masyarakat bisa dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keterbatasan akses, kondisi geografis, kualitas infrastruktur, pemerataan pembangunan hingga tingkat pemanfaatannya.
Terlebih Kabupaten Banjar memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Kondisi perkotaan, perdesaan hingga wilayah dengan tantangan geografis tertentu tentu membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda.
Karena itu, hasil IKLI diharapkan tidak sekadar menjadi angka statistik, tetapi dapat menjadi peta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang lebih konkret.
Melibatkan Lintas Sektor
Kegiatan ekspose tersebut melibatkan peserta dari berbagai perangkat daerah dan kecamatan. Di antaranya perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum, perumahan dan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perhubungan, pemberdayaan masyarakat dan desa, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah kecamatan.
Keterlibatan lintas sektor dinilai penting karena layanan infrastruktur memiliki keterkaitan langsung dengan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Jalan dan jembatan berkaitan dengan mobilitas. Infrastruktur pendidikan berkaitan dengan akses layanan belajar. Infrastruktur kesehatan berkaitan dengan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan. Sementara sarana perdagangan dan transportasi berhubungan erat dengan pergerakan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan kualitas infrastruktur tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan perencanaan yang terintegrasi.
Menjadi Bahan Evaluasi Pembangunan ke Depan
Melalui Ekspose Antara ini, Bapperida Banjar berharap hasil kajian IKLI dapat menjadi salah satu bahan penting dalam mengevaluasi sekaligus menyusun arah pembangunan infrastruktur ke depan.
Temuan nilai IKLI sebesar 73,21 dan adanya disparitas antarwilayah menjadi sinyal bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan hasil kajian tersebut untuk menentukan skala prioritas secara lebih tepat, terutama dalam memperbaiki wilayah yang memiliki tingkat kepuasan relatif rendah.
Dengan pendekatan berbasis data dan persepsi masyarakat, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak lagi hanya berorientasi pada berapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting: seberapa besar infrastruktur tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur bukan hanya terlihat dari bangunan yang berdiri atau jalan yang terbentang, tetapi dari semakin mudahnya masyarakat beraktivitas, meningkatnya akses terhadap pelayanan dasar, berkembangnya kegiatan ekonomi dan membaiknya kualitas hidup masyarakat.
Hasil kajian IKLI 2026 pun diharapkan menjadi pijakan bagi Pemkab Banjar untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang lebih tepat sasaran, merata, berkualitas dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
