REDAKSI8.COM, BANDAR LAMPUNG – Reputasi Humas Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung kembali mendapat pengakuan. Berbekal rekam jejak dalam mengelola komunikasi publik dan media sosial, Tim Humas UIN RIL dipercaya menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Wilayah Lampung yang digelar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang di Hotel Emersia, Bandar Lampung, 17–19 Juni 2026.
Mengusung tema “Sinergi POME (Port Media & Ecosystem)”, kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pengelola kehumasan, insan media, dan pegiat ekosistem digital pelabuhan untuk memperkuat strategi komunikasi publik yang transparan, responsif, dan adaptif di era digital.
Dalam kesempatan itu, KSOP Kelas I Panjang menghadirkan Ketua Tim Humas dan Kerja Sama Biro AAKK UIN Raden Intan Lampung, Novrizal Fahmi, sebagai narasumber dengan materi “Handling Complaints Social Media”.
Kepercayaan tersebut diberikan karena Humas UIN RIL dinilai berhasil membangun tata kelola media sosial yang efektif sekaligus mampu menangani berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat secara profesional.
Saat menyampaikan materi pada Rabu (17/6/2026), Fahmi menegaskan bahwa media sosial kini bukan sekadar sarana publikasi, melainkan telah berkembang menjadi kanal utama masyarakat dalam menyampaikan kritik, aspirasi, hingga pengaduan terhadap layanan publik.
“Setiap institusi harus memiliki strategi komunikasi yang tepat agar mampu merespons setiap aduan secara cepat, akurat, dan tetap menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keluhan yang muncul di media sosial memiliki karakteristik yang beragam. Tidak hanya berkaitan dengan kualitas pelayanan, tetapi juga menyangkut informasi, implementasi kebijakan, hingga penyebaran misinformasi dan hoaks.
Menurut Fahmi, kritik terhadap kebijakan merupakan tantangan yang hampir selalu dihadapi setiap lembaga publik. Sebab, tidak semua kebijakan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka dan argumentatif.
Sementara itu, maraknya penyebaran informasi palsu juga menjadi ancaman serius bagi kredibilitas instansi. Karena itu, setiap organisasi dituntut mampu memberikan klarifikasi secara cepat berdasarkan data dan fakta.
“Kalau misinformasi atau hoaks, tugas kita adalah mengklarifikasi dan meluruskan informasi tersebut berdasarkan data dan fakta yang benar,” tegasnya.
Dalam paparannya, Fahmi memperkenalkan lima prinsip utama penanganan keluhan di media sosial, yakni responsif, empati, profesional, transparan, dan solutif. Menurutnya, kecepatan merespons harus diimbangi dengan kemampuan memahami persoalan secara utuh serta memberikan solusi yang tepat.
Ia juga memaparkan tahapan penanganan keluhan yang dimulai dari proses monitoring, verifikasi, klasifikasi, koordinasi, penyusunan respons, hingga evaluasi.
Fahmi menekankan bahwa koordinasi antartim menjadi kunci utama keberhasilan komunikasi publik. Selain membangun keseragaman pesan, koordinasi juga mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang di ruang digital.
“Investasi sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang. Selain itu, koordinasi menjadi hal yang paling penting untuk membangun kekompakan dan soliditas dalam tim,” katanya.
Menghadapi isu negatif yang berpotensi berkembang menjadi krisis komunikasi, ia mengingatkan pentingnya melakukan verifikasi informasi, memperkuat koordinasi internal, menggunakan satu narasi resmi, serta terus memantau perkembangan isu agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang lebih luas.
Materi yang disampaikan mendapat apresiasi dari para peserta Bimtek. Mereka menilai pengalaman praktis Humas UIN Raden Intan Lampung menjadi referensi berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat pengelolaan media sosial, serta membangun komunikasi yang efektif di tengah dinamika ruang digital yang terus berkembang.
