REDAKSI8.COM, BANJAR – Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Banjar terus mendorong percepatan legalitas usaha bagi para pelaku usaha muda di daerah. Langkah ini dinilai penting agar para pengusaha tidak hanya mampu menjalankan bisnis, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan peluang yang lebih besar untuk berkembang.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Banjar, Muhammad Zaini, usai melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, di ruang kerja Sekda lantai II Kantor Bupati Banjar, Kamis (18/6/2026) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, HIPMI Banjar memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi para calon pengusaha di Kabupaten Banjar. Salah satunya adalah minimnya pemahaman mengenai tahapan membangun usaha, mulai dari mencari modal, mengurus legalitas, hingga memperoleh perlindungan hukum.
Menurut Zaini, masih banyak generasi muda yang memiliki semangat berwirausaha, namun belum mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
“Calon-calon pengusaha yang belum memahami bagaimana membuka usaha, mencari permodalan, mengurus legalitas, hingga mendapatkan perlindungan hukum, dapat mengakses platform digital GEN HIPMI,” ujarnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, HIPMI Banjar menghadirkan platform digital GEN HIPMI, sebuah website yang dirancang sebagai pusat informasi dan pendampingan bagi pelaku usaha pemula. Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi mengenai tata cara mendirikan usaha, akses pembiayaan, proses perizinan, hingga konsultasi terkait aspek hukum usaha.
Zaini menjelaskan, kehadiran GEN HIPMI diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para pelaku usaha agar tidak lagi kesulitan mengakses informasi yang selama ini dianggap rumit dan membingungkan.
“Website GEN HIPMI ini menjadi solusi bagi para pelaku usaha pemula. Di dalamnya tersedia berbagai layanan yang mendukung pengembangan usaha anggota, mulai dari akses informasi permodalan hingga pendampingan legalitas usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program tersebut tidak dijalankan sendiri oleh HIPMI. Keberhasilannya membutuhkan sinergi lintas sektor, sehingga HIPMI menggandeng Pemerintah Kabupaten Banjar dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Program ini dikolaborasikan dengan Sekda Banjar H Yudi Andrea dan sejumlah dinas terkait seperti Disnaker, DKUMPP, Perusahaan Daerah, serta Bagian Ekonomi Setda Banjar,” katanya.
Dalam audiensi itu, HIPMI Banjar juga mengungkap fakta yang cukup memprihatinkan terkait legalitas usaha di Kabupaten Banjar. Dari sekitar 74 ribu pelaku usaha yang tercatat, hanya sekitar 400 pelaku usaha yang telah memiliki legalitas resmi.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Banjar masih menjalankan bisnisnya tanpa izin dan legalitas yang memadai. Padahal, legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting untuk mendapatkan akses pembiayaan perbankan, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga memperluas jaringan usaha.
“Yang punya legalitas usaha itu cuma 400 pengusaha. Nah, itulah yang ingin kami kebut ke depan. Kami ingin meningkatkan jumlah pelaku usaha yang legal agar dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan HIPMI bisa berkontribusi lebih besar kepada pemerintah daerah,” ungkap Zaini.
Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha yang naik kelas dan memiliki legalitas, maka semakin besar pula dampak positif yang dapat dirasakan daerah. Selain meningkatkan daya saing ekonomi, kondisi tersebut juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan memperkuat struktur perekonomian daerah.
Melalui program percepatan legalitas usaha ini, HIPMI Banjar berharap kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan semakin meningkat. Tidak hanya sekadar memenuhi administrasi, legalitas juga menjadi fondasi penting agar usaha dapat tumbuh secara profesional dan berkelanjutan.
Zaini menegaskan, kepengurusan BPC HIPMI Kabupaten Banjar periode saat ini berkomitmen menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha dan pembangunan daerah.
Ia pun mengapresiasi respons positif yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap program tersebut.
“Tanggapan dari Sekda dan seluruh SKPD yang hadir sangat antusias. Program ini disambut dengan tangan terbuka dan hangat, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha di Kabupaten Banjar,” tutupnya.
