REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar, Husni Fahruddin, memaparkan hasil reses anggota Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2024, yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim pada Senin (9/12/2024). Reses ini, yang menghimpun 745 aspirasi masyarakat, diadakan di 153 titik pertemuan yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Kaltim.
Dalam pemaparannya, Husni Fahruddin menyampaikan bahwa sektor infrastruktur menjadi perhatian utama masyarakat. Warga banyak mengeluhkan kondisi jalan, jembatan, dan drainase, yang sering menjadi penyebab banjir di berbagai daerah. Salah satu masalah utama yang disorot adalah pembangunan terowongan di Samarinda dengan anggaran Rp395 miliar, yang hingga kini belum berfungsi optimal.
“Masyarakat mempertanyakan terowongan yang seharusnya menjadi solusi, tetapi tidak memberikan dampak signifikan,” ujar Husni dalam rapat tersebut.
Tak hanya itu, reses juga mencatat adanya keluhan terkait sinkronisasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Beberapa proyek, seperti pembangunan jalan, ternyata mengganggu infrastruktur lain, seperti jaringan Wi-Fi, yang menghambat kegiatan masyarakat.
Dalam bidang pendidikan, warga mengeluhkan kesulitan dalam mengakses informasi tentang beasiswa Kaltim Tuntas, di samping adanya keterbatasan kuota dan penerimaan siswa baru berbasis zonasi yang dirasa tidak adil oleh sebagian orang tua.
“Beberapa masalah ini perlu segera dievaluasi agar tidak menambah beban masyarakat, terutama keluarga kurang mampu,” ungkap Husni.
Selain itu, Partai Golkar juga menyoroti tingginya biaya buku dan seragam sekolah meskipun SPP telah digratiskan. Hal ini, menurut Husni, masih menjadi beban bagi banyak orang tua, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Dengan hasil reses yang mencatatkan berbagai aspirasi tersebut, DPRD Kaltim berharap pemerintah dapat menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih pro-rakyat, khususnya di bidang infrastruktur dan pendidikan.
Husni menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
