REDAKSI8.COM, BALANGAN – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Balangan memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski sepakat melanjutkan pembahasan Raperda ke tahap berikutnya, para anggota dewan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Balangan yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Selasa (30/6/2026). Agenda rapat berupa penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 sebagai salah satu tahapan penting sebelum Raperda dibahas lebih mendalam.
Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi sekaligus memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Balangan agar kualitas tata kelola keuangan daerah terus ditingkatkan. Menurut para legislator, laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Fraksi ini menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD merupakan faktor utama agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Balangan.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Maju mengapresiasi penyampaian Raperda sebagai bentuk pelaksanaan amanat regulasi sekaligus wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Fraksi ini menilai laporan pertanggungjawaban APBD harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, hingga pencapaian target pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi Demokrasi Maju juga meminta pemerintah daerah terus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) turut memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, fraksi tersebut mengingatkan agar pemerintah tidak berpuas diri dan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai potensi yang dimiliki daerah. Optimalisasi PAD dinilai penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
PAN juga mendorong agar penggunaan anggaran semakin efektif sehingga setiap program pembangunan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung.
Senada dengan itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar laporan pertanggungjawaban APBD disusun secara lebih komprehensif. Menurut PPP, laporan tersebut sebaiknya memuat penjelasan yang lebih rinci mengenai capaian kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja daerah, hingga alasan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Fraksi PPP juga menekankan bahwa peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Di sisi lain, Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera mendorong Pemerintah Kabupaten Balangan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi PAD, serta pelaksanaan program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Berbagai pandangan yang disampaikan seluruh fraksi menunjukkan adanya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD agar pembangunan daerah berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menutup penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Balangan secara prinsip menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pengawasan legislatif dalam memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Balangan.
