REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Besarnya angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebuah kabupaten belum tentu sejalan dengan tuntasnya persoalan pembangunan di lapangan.
Di balik kemegahan angka-angka tersebut, ada kebutuhan nyata masyarakat yang harus dipenuhi dengan kerja konkret dan kolaborasi lintas pemerintahan.
Hal inilah yang menjadi perhatian serius Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), yang dikenal konsisten menyuarakan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Menurutnya, meski Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini memiliki kekuatan fiskal besar dengan APBD mencapai sekitar Rp12 triliun, tantangan di lapangan tetap tidak bisa dianggap remeh.
Firnadi menilai, luasnya wilayah Kukar yang meliputi daratan dan jalur sungai, serta karakter geografisnya yang beragam, menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pembangunan.
Aksesibilitas di wilayah-wilayah terpencil masih menjadi persoalan yang perlu segera diatasi untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.
“Kita tetap mendorong agar kabupaten, termasuk Kukar, mendapatkan dukungan bantuan keuangan dari provinsi,” ungkap Firnadi dalam pernyataannya. “Karena kebutuhan masyarakat tidak hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana mereka merasakan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.”
Baginya, pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaltim bukan sekadar tambahan dana, tetapi merupakan bentuk nyata kolaborasi untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Firnadi menekankan bahwa pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terkoordinasi dengan baik agar setiap program pembangunan benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Dengan komitmen kuat, Firnadi juga aktif turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi infrastruktur yang ada, mendengar langsung keluhan dan aspirasi warga, serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas.
Ia menyebut pentingnya memperbaiki akses jalan yang layak, membangun jembatan yang aman, dan meningkatkan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan pasar tradisional di berbagai kecamatan.
“Kita tidak bisa hanya melihat laporan di atas meja. Kebutuhan riil di lapangan harus kita saksikan sendiri. Saya berkomitmen memperjuangkan itu dengan terus berkoordinasi bersama pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Lebih jauh, Firnadi memandang pembangunan infrastruktur sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Ia menegaskan bahwa jalan-jalan yang mulus, jembatan yang kokoh, dan fasilitas publik yang nyaman harus menjadi pintu gerbang untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur yang baik harus mampu membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah anak-anak mencapai sekolah, serta mempercepat penanganan darurat kesehatan di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau.
“Sinergi antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kukar sangat penting untuk terus diperkuat,” kata Firnadi. “Pembangunan yang berjalan maksimal tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi benar-benar mengubah kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.”
Ia juga mengingatkan agar semua pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga elemen masyarakat, menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Kukar dan Kalimantan Timur secara keseluruhan.
Menurutnya, kolaborasi, transparansi, dan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan.
Di tengah geliat pembangunan di Kalimantan Timur, terutama dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara di wilayah sekitarnya, suara-suara seperti Firnadi Ikhsan menjadi sangat penting.
Ia hadir sebagai pengingat bahwa pembangunan tidak hanya dinilai dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari sejauh mana dampaknya terasa bagi kehidupan nyata masyarakat.
Dengan semangat tersebut, Firnadi berharap agar pembangunan di Kutai Kartanegara terus bergerak menuju arah yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan, demi terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
