REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Seratus hari sudah berlalu sejak Rudy Mas’ud resmi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Namun, alih-alih membawa harapan, pemerintahan barunya justru memicu kekecewaan publik yang semakin meluas.
Hal ini disuarakan oleh Aliansi Mahakam, gabungan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/6/2025).
Dalam aksinya, massa menyoroti buruknya kinerja pemerintahan Rudy Mas’ud selama 100 hari pertama. Mereka menyebutnya sebagai periode “100 Hari Disiksa Gubernur Kalimantan Timur”.
Presiden BEM KM Unmul, Muhammad Ilham Maulana, menyatakan bahwa janji-janji perubahan yang dikampanyekan Rudy belum menunjukkan hasil nyata. Sebaliknya, masyarakat Kaltim justru semakin terhimpit oleh persoalan struktural dan represivitas aparat.
“Alih-alih membawa perubahan, yang hadir justru kelanjutan pola kekuasaan lama: penuh pencitraan, minim substansi, dan menambah luka rakyat,” ucap Ilham.
Aliansi Mahakam menyoroti sederet persoalan yang dianggap diabaikan pemerintah, termasuk kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate yang belum mendapatkan keadilan.
Trauma yang belum pulih semakin diperparah oleh lambannya penyelesaian kasus ini.
Selain itu, mereka menyesalkan tindakan represif terhadap gerakan sipil yang kian meningkat.
Pembubaran paksa aksi damai Aliansi Nelayan di Muara Badak, penangkapan enam orang dalam aksi “Indonesia Gelap” di Balikpapan, hingga kekerasan terhadap pedagang Pasar Subuh Samarinda dan kriminalisasi warga adat di Desa Telemow menjadi bukti memburuknya ruang demokrasi.
Ketimpangan pembangunan juga menjadi sorotan.
Di tengah status Balikpapan sebagai kota minyak, kelangkaan BBM justru terjadi.
Dugaan peredaran BBM oplosan di Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara lamban ditindak, menambah kerugian masyarakat.
Aliansi mengecam eksploitasi tambang yang dinilai menjadi biang bencana ekologis dan konflik agraria.
Salah satu kasus terbaru adalah perampasan ruang hidup warga Ongko Asa, Kutai Barat. Lubang tambang terbengkalai juga telah merenggut lebih dari 50 nyawa, mayoritas anak-anak.
“Sementara banjir yang makin sering melanda berbagai wilayah disebut sebagai dampak dari kerusakan lingkungan. Tragisnya, lebih dari 50 nyawa mayoritas anak-anak telah hilang di lubang-lubang tambang yang terbengkalai,” tegas mereka.
Delapan program prioritas yang dijanjikan Rudy Mas’ud juga disorot.
Menurut Aliansi, belum ada satu pun yang terealisasi secara konkret. Mereka menilai program tersebut hanya menjadi alat pencitraan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan tanggapan resmi. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, namun menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
“Terkait program pendidikan gratis, kita akan mulai meluncurkan pada Juli 2025 untuk anak-anak semester satu. Lalu secara bertahap, program ini akan diperluas hingga semester delapan pada awal 2026,” katanya.
Ia mengklaim, Kaltim menjadi provinsi pertama yang menjalankan kebijakan pendidikan tinggi gratis sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
Terkait tambang ilegal, Seno menyebut sudah menindaklanjuti delapan laporan masyarakat dan sedang menyiapkan sistem pelaporan publik berbasis digital.
“Tambang ilegal sudah berlangsung menahun. Tapi sekarang masyarakat bisa ikut melapor lewat sistem yang kami siapkan. Ini cara kita untuk lebih transparan dan responsif,” jelasnya.
Untuk tuntutan CSR, Pemprov telah meminta perusahaan tambang menaikkan kontribusi menjadi Rp 2.000 per ton dari sebelumnya Rp1.000. Jika usulan ini disetujui, potensi CSR bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun.
“Dana ini akan kami gunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, kampus, serta memberi insentif kepada guru dan dosen. Tujuannya satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Menyoal lingkungan hidup, Seno mengakui bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda masih minim.
Karena itu, Pemprov mendorong pemda untuk memperluas area RTH sebagai langkah mitigasi bencana.
Adapun soal perlindungan masyarakat adat, Seno menyebut telah memberikan penghargaan Kalpataru kepada suku Mului di Kabupaten Paser sebagai bentuk pengakuan.
Namun ia mengakui masih banyak masyarakat adat yang belum terlindungi.
“Kami tetap berkomitmen melindungi semua masyarakat adat di Kaltim. Perlindungan ini tidak hanya simbolik, tapi juga dalam bentuk kebijakan dan anggaran,” ujarnya.
Mengenai konflik agraria di Muara Kate, Pemprov mengklaim telah mengirim surat kepada Kementerian ESDM pada 15 April 2025 untuk mendorong investigasi menyeluruh.
