REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Usai dikunjungi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru, berbagai solusi komprehensif diberikan supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif, di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Landasan Ulin Utara (Laura), Banjarbaru.
Diketahui, kondisi murid di empat rombongan kelas (rombel) di sekolah tersebut terpaksa harus belajar di ruangan aula terbuka karena kurangnya 8 rombel kelas.
Kepala SDN 2 Laura, Kota Banjarbaru, Nurdin, mengungkapkan, sejak 5 tahun berjalan sebelumnya sejumlah murid melaksanakan proses pembelajaran secara bergantian di kelas.
“Karena kelasnya masih kurang makanya kelas 1 kelas 2 bergantian, kelas 1 masuk pagi sampai jam 10.30 Wita, masuk lagi kelas 2 sampai jam 14.00 Wita,” ujarnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Namun, opsi belajar secara bergantian pada pagi dan siang hari ini membawa protes dari orang tua murid yang menginginkan anaknya sekolah di pagi hari saja.
Alhasil, pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarbaru memfasilitasi ruang aula terbuka yang digunakan untuk empat rombel di kelas 3 SDN 2 Laura untuk belajar, sembari menunggu proses sengketa lahan selesai.
“Dengan terpaksa sementara belajar di aula, sudah dicoba opsi pagi siang selama lima tahun tetapi orang tua tetap bermasalah, maka solusinya kami pagikan semua namun kelasnya di aula,” jelasnya.
Menyikapi hal itu, akhirnya pihak sekolah bersama orang tua murid sepakat untuk anak-anak mereka belajar di aula terbuka dari pada harus sekolah siang.
“Untuk sementara pembelajaran aman terkendali, hal itu juga telah dibijaksanai orang tua yang sepakat untuk tetap menyekolahkan anak dengan belajar di aula, dari pada sekolah siang,” ungkapnya.
“Karena diminta kami laksanakan, dan otang tua siswa sepakat, sudah tau konsekuensinya,” tambahnya.
Pembelajaran pun tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena bantuan meja dan kursi tengah diupayakan Disdik Kota Banjarbaru.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo mengatakan, permasalahan tumpang tindih lahan inilah yang membuat Pemerintah tak bisa menambah rombel kelas untuk dibangun.
“Kita tidak bisa bangun ya kita juga lumayan cukup hati-hati, dimana 3 tahun ini Disdik mencatat ada 5 sekolah yang tidak terselesaikan,” imbuhnya.
Disdik Banjarbaru katanya sudah mencoba membangun kelas untuk menambah rombel di tengah permasalahan tanah ini yang telah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, kembali pada permasalahannya banyak tuntutan pemilik tanah yang tidak bisa dikerjakan, akhirnya mentok lagi.
“Putusan MK sudah ada. Sudah acc sebenarnya pembebasan BPATB, tapi untuk pembuatan sertifikat di titik-titik lain tak bisa dipungkiri susah Pemko mengakomodir pihak bersengketa ini,” terangnya.
Kendati demikian, bantuan 28 set meja kursi untuk satu rombel sudah dilaksanakan, sisa 3 rombel lainnya akan menyusul diberikan pada ABT bulan Oktober mendatang.
“Meubel sudah diberikan dimana kami punya timeline pekerjaan, setelah aula kami perbaiki kita tambah meubel, dan kami punya 14 sekolah yang rombelnya lebih dan meubel itu kita pakai mobile ke sini,” tutupnya.
