REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Dukung pertumbuhan ekonomi melalui akses keuangan, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin kukuhkan 8 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Ruang Rapat Sasangga Banua, Eks Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Jum’at (7/3/25).
8 TPAKD yang dikukuhkan diantaranya Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tanah Bumbu.
Muhidin menyampaikan, tujuan pembentukan TPAKD ini tak lain untuk meningkatkan daya saing masyarakat di bidang sektor perekonomian.
“Pembentukan TPAKD berangkat dari komitmen percepatan akses keuangan daerah guna meningkatkan daya saing masyarakat di sektor perekonomian,” ujarnya.
Selain itu, pengukuhan 8 TPAKD ini menjadi komitmen untuk menguatkan kembali harmoni dan solidaritas di tingkat internal, terutama dalam akses keuangan serta mendukung perkembangan perekonomian daerah.
“Mari kita kuatkan komitmen untuk saling bersinergi dan bekerjasama. Mudah-mudahan dengan dikukuhkannya 8 TPAKD dapat berkontribusi untuk perkembangan perekonomian dan akses keuangan di Kalsel,” katanya.
Disamping itu, Muhidin juga mengingatkan, agar TPAKD dan seluruh pemangku kepentingan bisa bersama-sama bersinergi dalam mengedukasi masyarakat, supaya tidak terjebak dengan rentenir atau penyedia dana ilegal.
“Saya ingin mengajak agar senantiasa mengedukasi masyarakat untuk menghindari pinjaman dana ilegal atau melalui rentenir. Kita punya badan perbankan, arahkan lah masyarakat untuk mengajukan pinjaman melalui badan yang legal dan diawasi oleh OJK,” jelasnya.
Dengan harapan, melaui TPAKD ini, pertumbuhan ekonomi di Kalsel bisa meningkat dan mencapai target 8 persen.
“Kalaupun belum bisa langsung mencapai 8 persen seperti target, tidak apa-apa, yang penting ada peningkatan,” harapnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan tercapai tanpa pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025-2029 adalah sebesar 8 persen. Namu target ini tidak akan tercapai apabila tidak ada sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” imbuhnya.
Oleh karena itu, percepatan akses keuangan melalui sektor jasa keuangan menjadi salah satu hal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, tak kecuali di Kalsel.
Disisi lain dirinya berharap kepada kepala daerah yang baru saja dilantik dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Karena pentingnya literasi dan inklusi keuangan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita kepada kepala daerah yang baru untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara nasional sangat tinggi. Karena sejatinua apabila pertumbuhan ekonomi di daerah baik, maka itu juga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional,” tutupnya.
