REDAKSI8.COM, BANJAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar kembali menggelar rapat paripurna di ruang lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, Kamis (5/6/2025). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Ahmad Rizani Anshari ini membahas jawaban Bupati Banjar atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi yang mewakili Bupati dalam agenda ini menyampaikan bahwa visi pembangunan lima tahun ke depan bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial dan pemerataan manfaat pembangunan.
“RPJMD dirancang tidak hanya untuk mengejar angka, tetapi juga menyentuh akar persoalan seperti kesenjangan sosial, akses layanan dasar, dan pemberdayaan kelompok rentan,” ujar Habib Idrus.
Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyoroti potensi sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat, Habib Idrus menyampaikan kesepahaman penuh.
“Kami sejalan bahwa UMKM adalah motor utama pemulihan ekonomi. Untuk itu, program unggulan Banjar Bausaha akan menjadi wadah penguatan UMKM lewat pelatihan, akses modal, hingga jaringan pemasaran,” paparnya.
Dokumen RPJMD 2025–2029, lanjutnya, memuat kebijakan strategis yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah.
Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Jadi Pilar Pembangunan
Tak hanya ekonomi, Wabup juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan hingga ke wilayah pelosok.
“Kami alokasikan anggaran agar pendidikan dan kesehatan tidak hanya dinikmati di pusat kota, tapi juga merata hingga ke desa-desa,” katanya.
Menjawab perhatian Fraksi PAN terkait ancaman banjir dan kerusakan lingkungan, pemerintah daerah memastikan bahwa isu lingkungan akan terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Upaya mitigasi bencana, pelestarian alam, dan pengelolaan ruang wilayah akan menjadi bagian dari kebijakan utama dalam RPJMD ini,” jelasnya.
Di akhir rapat, Habib Idrus menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Banjar atas dukungannya terhadap Raperda RPJMD 2025–2029, yang selanjutnya akan dibahas ke tahap berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas RPJMD, rapat paripurna ini juga disertai penyampaian awal Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Dengan arah pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap tantangan daerah, pemerintah dan DPRD Banjar berharap RPJMD 2025–2029 menjadi fondasi kuat menuju Banjar yang maju, adil, dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi yang mewakili Bupati dalam agenda ini menyampaikan bahwa visi pembangunan lima tahun ke depan bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial dan pemerataan manfaat pembangunan.
“RPJMD dirancang tidak hanya untuk mengejar angka, tetapi juga menyentuh akar persoalan seperti kesenjangan sosial, akses layanan dasar, dan pemberdayaan kelompok rentan,” ujar Habib Idrus.
Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyoroti potensi sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat, Habib Idrus menyampaikan kesepahaman penuh.
“Kami sejalan bahwa UMKM adalah motor utama pemulihan ekonomi. Untuk itu, program unggulan Banjar Bausaha akan menjadi wadah penguatan UMKM lewat pelatihan, akses modal, hingga jaringan pemasaran,” paparnya.
Dokumen RPJMD 2025–2029, lanjutnya, memuat kebijakan strategis yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah.
Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Jadi Pilar Pembangunan
Tak hanya ekonomi, Wabup juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan hingga ke wilayah pelosok.
“Kami alokasikan anggaran agar pendidikan dan kesehatan tidak hanya dinikmati di pusat kota, tapi juga merata hingga ke desa-desa,” katanya.
Menjawab perhatian Fraksi PAN terkait ancaman banjir dan kerusakan lingkungan, pemerintah daerah memastikan bahwa isu lingkungan akan terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Upaya mitigasi bencana, pelestarian alam, dan pengelolaan ruang wilayah akan menjadi bagian dari kebijakan utama dalam RPJMD ini,” jelasnya.
Di akhir rapat, Habib Idrus menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Banjar atas dukungannya terhadap Raperda RPJMD 2025–2029, yang selanjutnya akan dibahas ke tahap berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas RPJMD, rapat paripurna ini juga disertai penyampaian awal Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Dengan arah pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap tantangan daerah, pemerintah dan DPRD Banjar berharap RPJMD 2025–2029 menjadi fondasi kuat menuju Banjar yang maju, adil, dan berkelanjutan.
