REDAKSI8.COM, KALSEL – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat langkah mitigasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada September 2026 mendatang.
Langkah tersebut dilakukan menyusul 5.803 hektare lahan pertanian yang mulai terdampak kekeringan, meski hingga kini belum ditemukan kasus gagal panen.
Oleh karena itu, DPKP Kalsel talah menyiapkan berbagai upaya utuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus menekan risiko kebakaran lahan. Sebab musim kemarau diprediksi akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026.
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan dinas pertanian kabupaten/kota agar memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.
Bahkan, kelompok tani diminta menyiapkan pompa air,kemara dan sumur bor, hingga embung sebagai sumber pengairan selama musim kemarau.
“Kami sudah melakukan mitigasi jauh-jauh hari agar sektor pertanian tetap aman menghadapi musim kemarau panjang. Mulai dari menyampaikan surat imbauan kepada dinas pertanian kabupaten/kota hingga meminta kelompok tani menyiapkan pompa air, sumur bor, dan embung sebagai sumber pengairan,” ujarnya, Selasa (28/7/26).
Selain memastikan ketersediaan air, DPKP Kalsel mengantisipasi potensi kebakaran lahan pertanian saat musim panen dengan mendorong penggunaan combine harvester yang mampu memotong batang padi lebih rendah sehingga sisa jerami yang berpotensi memicu kebakaran dapat diminimalkan.
“Bantuan alat dan mesin pertanian seperti combine harvester maupun pompa air telah disalurkan oleh Kementerian Pertanian melalui Brigade Pangan, serta diperkuat dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui APBD,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, bagian dari strategi menghadapi kemarau, pemerintah berupaya melakukan penyesuaian pola tanam, dimana petani padi didorong mempercepat masa tanam sebelum puncak kemarau, sedangkan jadwal tanam jagung disesuaikan agar tidak bertepatan dengan periode kekeringan.
Syamsir juga memastikan sumber air yang digunakan untuk irigasi tetap aman, melalui Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Hortikultura (BPTPH), kualitas air sungai lebih dahulu diuji untuk menghindari penggunaan air yang bersifat masam dan berpotensi merusak tanaman.
Hingga akhir Juli 2026, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan di Kalimantan Selatan telah mencapai sekitar 5.803 hektare, di antaranya Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni 3.393,3 hektare, disusul Barito Kuala 1.736,3 hektare dan Kabupaten Banjar 353 hektare.
Meski demikian, kondisi itu belum menyebabkan puso atau gagal panen, sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan melalui penyuluh pertanian lapangan (PPL), pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT), serta monitoring langsung ke lokasi terdampak.
“Sampai hari ini belum ada yang puso. Yang ada baru terdampak kekeringan dan terus kami pantau melalui PPL, POPT, serta monitoring langsung ke lapangan agar penanganan bisa segera dilakukan,” tutupnya.
DPKP Kalsel memastikan pemantauan akan terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung agar seluruh sarana pendukung pengairan dapat dimanfaatkan secara optimal dan produksi pangan di Kalimantan Selatan tetap terjaga.
