Sosialisasikan Tata Kelola Pokir DPRD di SIPD Untuk Dorong Transparansi

REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar semakin menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada Jumat (28/2/2025), Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, memimpin sosialisasi tata kelola Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Banjar.

Acara ini dihadiri oleh tiga Wakil Ketua DPRD, yakni Irwan Bora, Akhmad Rizanie Anshari, dan KH Ali Murtadho, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Turut hadir perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Karim, serta Kepala Inspektorat Daerah, Riza Dauly, dan bidang PPE Bappedalitbang Banjar.

Perwakilan BPKP Kalsel, Abdul Karim, menekankan pentingnya memahami tata kelola Pokir dalam perspektif pencegahan korupsi. Menurutnya, Pokir adalah instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga memiliki potensi disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik.

“Pokir dapat digunakan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan daerah, tetapi di sisi lain, jika tidak dikelola dengan transparansi, dapat menjadi celah bagi berbagai bentuk penyimpangan. Manipulasi usulan, mark-up anggaran, hingga konflik kepentingan dalam tender merupakan beberapa risiko yang harus diwaspadai,” jelasnya.

Karim menambahkan bahwa penguatan tata kelola berbasis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam mencegah penyimpangan Pokir.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman anggota DPRD dalam mengusulkan Pokir secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan bahwa Pokir benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk individu atau kelompok tertentu. Dengan memahami mekanisme yang benar, kami yakin Pokir bisa menjadi alat efektif dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam penyusunan Pokir. Tujuannya tak lain agar pembangunan di Kabupaten Banjar lebih efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.