REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) terus memperkuat keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Salah satu upayanya yaitu menggelar Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi, yang berlangsung di Aula Baiman Kantor Bappedalitbang, Martapura, Kamis (13/11/2025) pagi.
Kegiatan ini diikuti perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Banjar dan dibuka langsung oleh Kepala DKISP Banjar, HM Aidil Basith.
Dalam sambutannya, Aidil Basith menegaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua, memberi kemudahan, namun sekaligus menghadirkan ancaman jika tidak dikelola dengan baik.
“Di satu sisi teknologi memudahkan pekerjaan, namun di sisi lain jika kita lalai justru bisa merugikan atau bahkan membahayakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sosialisasi ini dirancang untuk memperkuat pemahaman para pengelola teknologi informasi di setiap OPD agar lebih siap menghadapi beragam potensi serangan siber. Dengan semakin meningkatnya digitalisasi layanan pemerintah, ancaman kebocoran data dan serangan siber menjadi risiko yang harus diantisipasi secara serius.
“Kami berharap para peserta memahami pentingnya keamanan informasi, sehingga tidak ada lagi dampak negatif akibat serangan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, DKISP menghadirkan dua narasumber, yaitu Ali Akbar, Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Banjar, serta Abdul Hafizh dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
Ali Akbar memaparkan pentingnya penerapan Jaring Komunikasi Sandi Khusus sebagai fondasi keamanan dalam pertukaran informasi rahasia antarinstansi pemerintah daerah. Sistem ini, menurutnya, menjadi benteng pertahanan untuk mencegah risiko kebocoran data yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat.
“Langkah ini dapat mengurangi risiko kebocoran data penting, sehingga mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang kredibel dan terpercaya,” jelasnya.
Sementara itu, Abdul Hafizh memberikan penjelasan mendalam mengenai Penerapan Keamanan Informasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia menekankan bahwa keamanan siber harus menjadi bagian integral dalam transformasi digital pemerintah agar pelayanan publik tetap aman, cepat, dan efektif.
Dengan adanya sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap seluruh OPD semakin siap menghadapi tantangan era digital dan mampu menerapkan standar keamanan informasi secara konsisten dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Siapkan Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk Desa, 346 Mahasiswa Faperta ULM Diterjunkan ke HSU
REDAKSI8.COM, BANJARBARU — Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Faperta ULM) bersiap membawa angin segar perubahan teknologi bagi masyarakat pedesaan....
