REDAKSI8.COM, BANJAR – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Banjar terus memperkuat koordinasi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pertanian untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis Kementerian Pertanian di tingkat daerah.
Langkah tersebut salah satunya dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Guest House Sultan Sulaiman, Kabupaten Banjar, Senin (7/9/2026).
Rapat koordinasi yang diinisiasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tersebut tidak hanya membahas pelaksanaan program prioritas, tetapi juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi jajaran pertanian, khususnya para penyuluh yang menjadi ujung tombak pendampingan petani di lapangan.
Salah satu fokus pembahasan dalam rakor adalah sosialisasi penggunaan aplikasi EBANPER, sekaligus koordinasi berbagai program prioritas pada Bidang LIP Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita bersama jajaran pejabat struktural, seluruh Koordinator Penyuluh Pertanian, serta Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Banjar.
Kehadiran para penyuluh dari berbagai wilayah dinilai penting karena keberhasilan program pertanian tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan bantuan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan petugas di lapangan dalam menerjemahkan program tersebut sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Banjar, Sigit Triyanto, menegaskan perlunya penyamaan persepsi antara jajaran Dinas Pertanian dan para penyuluh.
Menurutnya, setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus dipahami secara menyeluruh dan didukung data yang memadai agar dapat menentukan langkah tindak lanjut secara konkret.
Para penyuluh juga diminta menyiapkan data serta bahan pendukung berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi kelompok tani dapat segera dipetakan dan dicarikan solusi secara lebih tepat.
“Penyamaan persepsi ini penting agar kita memiliki pemahaman yang sama terhadap berbagai kendala dan tantangan di lapangan. Data dan bahan pendukung dari masing-masing wilayah menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM pertanian. Menurutnya, tantangan pembangunan pertanian di Kabupaten Banjar cukup besar karena jumlah petani maupun penyuluh belum sepenuhnya sebanding dengan luas lahan yang harus ditangani.
“Secara historis, jumlah SDM, baik petani maupun penyuluh, di Kabupaten Banjar belum seimbang dengan luas lahan yang ada. Solusinya, tingkatkan keterampilan diri, aktif memberdayakan masyarakat, serta mengikuti pelatihan secara berkala dan rutin,” kata Warsita.
Ia menilai peningkatan kompetensi menjadi salah satu kunci agar keterbatasan jumlah SDM tidak menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi sektor pertanian.
Penyuluh, kata Warsita, tidak cukup hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi harus mampu menjadi pendamping, penggerak sekaligus sumber informasi bagi petani. Terlebih, perkembangan teknologi pertanian dan perubahan kondisi iklim menuntut petugas di lapangan untuk terus meningkatkan pengetahuan.
Warsita juga mengungkapkan masih besarnya potensi peningkatan indeks pertanaman di Kabupaten Banjar.
Dari luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang tersedia, sebagian lahan sudah mampu dimanfaatkan untuk dua kali tanam dalam setahun. Namun, masih terdapat lahan yang hanya dapat ditanami satu kali.
Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang sekaligus pekerjaan rumah bagi jajaran pertanian.
“Saat ini, dari luas LBS kita, mampu menanam dua kali. Selebihnya masih satu kali tanam. Ini adalah potensi besar sekaligus tugas kita bersama untuk mengubah pola pikir masyarakat,” jelasnya.
Menurut Warsita, peningkatan indeks pertanaman dapat dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai dukungan pemerintah, termasuk program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat.
Program tersebut diharapkan tidak hanya menambah luasan lahan produktif, tetapi juga meningkatkan frekuensi tanam sehingga produksi pertanian, khususnya komoditas pangan, dapat terus ditingkatkan.
Selain pemanfaatan program pemerintah, modernisasi pertanian juga menjadi bagian penting dalam mendorong efisiensi usaha tani.
Warsita meminta para penyuluh terus memberikan pemahaman kepada petani mengenai penggunaan mekanisasi pertanian. Dengan mekanisasi, proses pengolahan lahan hingga panen diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, efisien dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual.
Tantangan lain yang menjadi perhatian Distan Banjar adalah kondisi iklim, khususnya potensi kemarau dan kekeringan yang dapat berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian.
Warsita meminta seluruh penyuluh meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kelompok tani mendapatkan informasi mengenai kondisi cuaca dan iklim secara berkala.
Menghadapi potensi kemarau dan kekeringan panjang yang diprediksi berlangsung hingga 2027, dengan puncak musim kemarau pada September, penyuluh diminta tidak menunggu persoalan muncul baru melakukan pendampingan.
“Seluruh penyuluh wajib mendampingi kelompok tani. Jadikan pemantauan informasi iklim BMKG sebagai kebutuhan harian yang wajib diakses,” tegas Warsita.
Menurutnya, informasi iklim sangat penting bagi petani untuk menentukan waktu tanam, mengatur pola tanam, mempersiapkan kebutuhan air, hingga mengantisipasi risiko gagal panen.
Karena itu, penyuluh diharapkan mampu menerjemahkan informasi iklim menjadi rekomendasi yang mudah dipahami petani.
Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi lahan, pemanfaatan program pemerintah serta kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim, Distan Banjar menargetkan pembangunan pertanian dapat berjalan lebih terarah.
Rakor tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penyuluh memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Mereka berada di garis depan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar diterima, dipahami dan memberikan manfaat bagi petani di tingkat lapangan.
Pada akhirnya, penguatan sektor pertanian Kabupaten Banjar tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan SDM, perubahan iklim dan dinamika sektor pertanian yang terus berkembang.
Langkah tersebut salah satunya dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Guest House Sultan Sulaiman, Kabupaten Banjar, Senin (7/9/2026).
Rapat koordinasi yang diinisiasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tersebut tidak hanya membahas pelaksanaan program prioritas, tetapi juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi jajaran pertanian, khususnya para penyuluh yang menjadi ujung tombak pendampingan petani di lapangan.
Salah satu fokus pembahasan dalam rakor adalah sosialisasi penggunaan aplikasi EBANPER, sekaligus koordinasi berbagai program prioritas pada Bidang LIP Dinas Pertanian Kabupaten Banjar.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita bersama jajaran pejabat struktural, seluruh Koordinator Penyuluh Pertanian, serta Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Banjar.
Kehadiran para penyuluh dari berbagai wilayah dinilai penting karena keberhasilan program pertanian tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan bantuan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan petugas di lapangan dalam menerjemahkan program tersebut sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Banjar, Sigit Triyanto, menegaskan perlunya penyamaan persepsi antara jajaran Dinas Pertanian dan para penyuluh.
Menurutnya, setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus dipahami secara menyeluruh dan didukung data yang memadai agar dapat menentukan langkah tindak lanjut secara konkret.
Para penyuluh juga diminta menyiapkan data serta bahan pendukung berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi kelompok tani dapat segera dipetakan dan dicarikan solusi secara lebih tepat.
“Penyamaan persepsi ini penting agar kita memiliki pemahaman yang sama terhadap berbagai kendala dan tantangan di lapangan. Data dan bahan pendukung dari masing-masing wilayah menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM pertanian. Menurutnya, tantangan pembangunan pertanian di Kabupaten Banjar cukup besar karena jumlah petani maupun penyuluh belum sepenuhnya sebanding dengan luas lahan yang harus ditangani.
“Secara historis, jumlah SDM, baik petani maupun penyuluh, di Kabupaten Banjar belum seimbang dengan luas lahan yang ada. Solusinya, tingkatkan keterampilan diri, aktif memberdayakan masyarakat, serta mengikuti pelatihan secara berkala dan rutin,” kata Warsita.
Ia menilai peningkatan kompetensi menjadi salah satu kunci agar keterbatasan jumlah SDM tidak menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi sektor pertanian.
Penyuluh, kata Warsita, tidak cukup hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi harus mampu menjadi pendamping, penggerak sekaligus sumber informasi bagi petani. Terlebih, perkembangan teknologi pertanian dan perubahan kondisi iklim menuntut petugas di lapangan untuk terus meningkatkan pengetahuan.
Warsita juga mengungkapkan masih besarnya potensi peningkatan indeks pertanaman di Kabupaten Banjar.
Dari luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang tersedia, sebagian lahan sudah mampu dimanfaatkan untuk dua kali tanam dalam setahun. Namun, masih terdapat lahan yang hanya dapat ditanami satu kali.
Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang sekaligus pekerjaan rumah bagi jajaran pertanian.
“Saat ini, dari luas LBS kita, mampu menanam dua kali. Selebihnya masih satu kali tanam. Ini adalah potensi besar sekaligus tugas kita bersama untuk mengubah pola pikir masyarakat,” jelasnya.
Menurut Warsita, peningkatan indeks pertanaman dapat dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai dukungan pemerintah, termasuk program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat.
Program tersebut diharapkan tidak hanya menambah luasan lahan produktif, tetapi juga meningkatkan frekuensi tanam sehingga produksi pertanian, khususnya komoditas pangan, dapat terus ditingkatkan.
Selain pemanfaatan program pemerintah, modernisasi pertanian juga menjadi bagian penting dalam mendorong efisiensi usaha tani.
Warsita meminta para penyuluh terus memberikan pemahaman kepada petani mengenai penggunaan mekanisasi pertanian. Dengan mekanisasi, proses pengolahan lahan hingga panen diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, efisien dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual.
Tantangan lain yang menjadi perhatian Distan Banjar adalah kondisi iklim, khususnya potensi kemarau dan kekeringan yang dapat berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian.
Warsita meminta seluruh penyuluh meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kelompok tani mendapatkan informasi mengenai kondisi cuaca dan iklim secara berkala.
Menghadapi potensi kemarau dan kekeringan panjang yang diprediksi berlangsung hingga 2027, dengan puncak musim kemarau pada September, penyuluh diminta tidak menunggu persoalan muncul baru melakukan pendampingan.
“Seluruh penyuluh wajib mendampingi kelompok tani. Jadikan pemantauan informasi iklim BMKG sebagai kebutuhan harian yang wajib diakses,” tegas Warsita.
Menurutnya, informasi iklim sangat penting bagi petani untuk menentukan waktu tanam, mengatur pola tanam, mempersiapkan kebutuhan air, hingga mengantisipasi risiko gagal panen.
Karena itu, penyuluh diharapkan mampu menerjemahkan informasi iklim menjadi rekomendasi yang mudah dipahami petani.
Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi lahan, pemanfaatan program pemerintah serta kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim, Distan Banjar menargetkan pembangunan pertanian dapat berjalan lebih terarah.
Rakor tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penyuluh memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Mereka berada di garis depan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar diterima, dipahami dan memberikan manfaat bagi petani di tingkat lapangan.
Pada akhirnya, penguatan sektor pertanian Kabupaten Banjar tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan SDM, perubahan iklim dan dinamika sektor pertanian yang terus berkembang.
