REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan melakukan mitigasi dan koordinasi lintas instansi sebagai tindak lanjut atas keluhan para peternak terkait anjloknya harga telur ayam ras yang diduga dipengaruhi tingginya pasokan dari luar daerah.
Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Kalsel, Adilla Redha Yanti mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan Pinsar telah diterima dan akan menjadi bahan pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan.
“Hari ini kami menerima audiensi dari teman-teman Pinsar. Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai informasi dan sharing yang disampaikan. Semua keluhan dan permasalahan sudah kami tampung,” ujarnya, Kamis (2/7/26).
Setelah menerima masukan tersebut, Disdag Kalsel akan melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari penurunan harga telur di Kalimantan Selatan.
“Setelah ini kami akan melakukan mitigasi dan koordinasi lebih mendalam dengan beberapa stakeholder terkait. Jika ada perkembangan, tentu akan langsung kami sampaikan kepada Pinsar,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang disampaikan dalam audiensi adalah tingginya pasokan telur dari Pulau Jawa yang masuk ke Kalsel, padahal produksi lokal telah mencukupi bahkan surplus.
“Kami di Disdag mempunyai fungsi menjaga stabilisasi harga. Itulah yang akan kami tekankan dan kami akan melakukan mitigasi terhadap kondisi ini,” ucapnya.
Adilla mengungkapkan, harga telur di tingkat pasar memang saat ini mengalami penurunan cukup tajam dari kondisi normal.
“Harga normal sekitar Rp30 ribu per kilogram, tetapi sekarang informasinya ada yang Rp26 ribu, bahkan pada kondisi ekstrem mencapai Rp22.500 per kilogram,” sebutnya.
Oleh karena itu, Disdag Kalsel terus memantau perkembangan harga setiap hari sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab penurunannya.
Di sisi lain, informasi yang disampaikan oleh Pinsar dinilai membantu pemerintah dalam mempercepat proses pemetaan persoalan.
“Alhamdulillah Pinsar sangat proaktif menyampaikan adanya persoalan baru di Kalimantan Selatan sehingga memudahkan kami dalam melakukan mitigasi. Banyak wawasan baru yang kami dapat hari ini,” imbuhnya.
Karena tidak memiliki kewenangan penindakan, Disdag Kalsel akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mencari solusi terbaik.
“Di Disdag tidak ada fungsi penindakan. Karena itu kami akan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, seperti Satgas, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
