REDAKSI8.COM, TANAH BUMBU – Gelombang pemadaman listrik bergilir yang berimbas pada terganggu hingga kelumpuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memicu reaksi serius dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
DPRD menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi bersama Bagian Ekonomi, SDA, dan Administrasi Pembangunan Setda, PT PLN ULP Batulicin, serta PT Air Minum Bersujud (Perseroda) pada Selasa (4/8/2026).
Rapat tersebut turut menghadirkan perwakilan pelaku UMKM terdampak untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.
Dalam forum tersebut, dampak pemadaman listrik yang dinilai sistemik menjadi sorotan utama. Pasalnya, gangguan pasokan arus listrik PLN juga berimbas langsung pada operasional instalasi pengolahan air milik PT Air Minum Bersujud (Perseroda), sehingga distribusi air bersih ke rumah-rumah warga terhenti.
Wakil Ketua Komisi III DPRD, I Wayan Sudarma, menegaskan bahwa krisis ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha kecil.
“Listrik dan air adalah urat nadinya perekonomian warga. Ketika keduanya lumpuh bersama, masyarakat kecil dan UMKM-lah yang paling pertama menanggung kerugian paling parah,” tegas politisi PDIP tersebut.
Wayan menekankan bahwa rapat gabungan ini bukan sekadar wadah untuk saling melempar tanggung jawab atau mendengarkan alasan teknis semata.
“Kita ingin rapat ini menghasilkan solusi yang konkret dan langkah yang nyata. Pertanyaan mendasar kami: sampai kapan situasi ini bisa kembali normal?” tambahnya.
Dampak nyata pemadaman listrik dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM lokal. Ratnawati, seorang perwakilan UMKM pembuat roti di Batulicin, membeberkan kerugian fatal yang dialaminya akibat pemadaman listrik tanpa kepastian jadwal.
Menurutnya, pemadaman yang mendadak membuat proses produksi terhenti total, pesanan pelanggan terlambat dipenuhi, hingga adonan dan bahan baku yang sudah diolah berakhir rusak. Hal ini memicu kerugian material yang tidak sedikit bagi para pengusaha kecil.
Menjawab desakan DPRD dan keluhan warga, Manager ULP PLN Batulicin, Azmi Muharom, memaparkan kendala teknis serta peta jalan (roadmap) penanganan gangguan sistem kelistrikan tersebut.
Azmi menjelaskan bahwa perbaikan sistem di wilayah Tanjung telah rampung pada akhir Juli. Sementara untuk sistem jaringan dari Kalimantan Tengah (Kalteng) diproyeksikan mulai masuk kembali ke jaringan interkoneksi pada Rabu (5/8/2026) besok.
“Masuknya sistem dari Kalteng besok akan membuat kondisi kelistrikan membaik, meski statusnya masih dalam kondisi siaga,” terang Azmi.
Lebih lanjut, pihak PLN memberikan kepastian mengenai pemulihan total sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Komitmen kami berdasarkan perhitungan teknis, semoga pada tanggal 23 Agustus mendatang, PLTU Asam-Asam sudah bisa masuk ke sistem jaringan secara penuh sehingga kondisi kelistrikan kembali normal,” jelasnya.
Atas penjelasan tersebut, DPRD Kabupaten Tanah Bumbu meminta PLN untuk tidak hanya memberikan janji manis, tetapi juga membuktikan komitmen keandalan pasokan listrik sesuai tenggat waktu yang dijanjikan.
Selain penanganan teknis, dewan meminta adanya kejelasan dan kepastian skema kompensasi bagi masyarakat serta pelaku UMKM terdampak apabila kebijakan terkait ganti rugi telah diputuskan oleh manajemen pusat PLN.
