REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menargetkan penyusunan desain potensi karbon daerah rampung pada akhir Tahun 2026.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar pengajuan kerja sama pendanaan karbon kepada Pemerintah Pusat dan Lembaga Donor kedepannya.
Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan, penyusunan desain potensi karbon dilakukan bersama Lembaga Penabulu melalui dukungan pendanaan REDD+.
“Tahun ini insyaAllah pada akhir 2026 baseline dari potensi karbon itu sudah selesai kita buat. Kemudian akan kita sampaikan ke Kementerian Kehutanan untuk mencari lembaga donor yang akan membayar dari produk yang kita sampaikan melalui Pak Menteri Kehutanan,” ujarnya, (30/7/26).
Menurutnya, potensi karbon yang telah disusun nantinya harus melalui proses verifikasi oleh lembaga bersertifikat sebelum dapat memperoleh manfaat berupa pembayaran berbasis kinerja.
“Hasil kinerja itu akan dibayar setelah kita menyusun desain potensi karbon di Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian sudah diverifikasi oleh lembaga yang sudah bersertifikat,” katanya.
Fathimatuzzahra menambahkan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang telah memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan.
“Nanti akan kita lihat beberapa PBPH yang sudah keluar izinnya. Apabila memang tidak ada aktivitasnya, kita akan laporkan ke Kementerian Kehutanan, karena yang mengeluarkan izinnya adalah kementerian,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dishut Provinsi Kalsel juga menggelar Pasar Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta Pameran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang menampilkan berbagai produk unggulan dari sembilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Tahura Sultan Adam, Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), dan sejumlah perusahaan melalui kelompok binaannya.
“Ini merupakan hasil hutan bukan kayu. Artinya bukan hanya kayunya yang menjadi manfaat, tetapi buahnya juga menjadi manfaat. Yang kami sajikan ada madu, kemiri, jengkol, petai, dan berbagai produk unggulan lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin turut menyoroti potensi kawasan hutan di Kalimantan Selatan yang mencapai sekitar 1,6 juta hektare.
Ia menilai pengelolaan kawasan tersebut perlu dioptimalkan, termasuk dalam pengembangan program karbon yang memberikan manfaat bagi daerah.
“Kalau ada yang belum menjalankan program karbonnya, akan saya cabut. Lebih baik dikelola provinsi agar manfaatnya bisa dirasakan untuk daerah,” tutupnya.
