REDAKSI8.COM – Tiga fraksi DPRD Banjarbaru terang-terangan tidak setuju dengan keinginan Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan kegiatan Go Internasional.
Diketahui bahwa, kegiatan Go Internasional ini akan dilakukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) pada Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, dengan anggaran Rp 668 juta dari pagu anggaran Rp 3,2 miliar.
Untuk kegiatan yang bersumber dari APBD ini, sejumlah fraksi menyarankan agar hal tersebut lebih baik difokuskan untuk mensejahterakan UMKM di Banjarbaru, daripada melakukan kegiatan Go Internasional.
“UMKM Banjarbaru masih memerlukan support agar bisa tumbuh dan berkembang untuk ekspansi pasar lokal, regional, dan nasional terlebih dahulu,” ungkap Ketua Fraksi NasDem DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro.
Saat ditanyakan perihal bantuan dana, Kabid Bina Usaha Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Asep Saputera menyatakan bahwa selama tahun 2021, pihaknya tidak ada memberikan bantuan dana terhadap UMKM.
Kendati demikian, diakuinya bahwa UMKM di Banjarbaru sejauh ini menerima bantuan dana dari pemerintah pusat melalui BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) yang disalurkan oleh Bank.
“Tahun 2021 Diskopukmnaker tidak ada kita memberikan bantuan dana, cuman ada bantuan dana dari pusat melalui BPUM yang didalurkan oleh Bank BRI dan BNI,” ujar Asep. Kamis (09/12/2021).
Lebih jauh ia mengatakan, hal ini tidak dilakukan oleh pihaknya karena menghindari terjadinya dua kali penerimaan bantuan oleh UMKM yang sebelumnya sudah menerima dari pusat.
“Karena kita tidak mau terdouble dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Jadi, pihaknya mensiasati hal tersebut dengan memberikan stimulus ekonomi berupa gratis ongkos kirim serta pinjaman tanpa bunga dan jaminan bagi UMKM yang ada di Banjarbaru.
Sedangkan untuk dana pelatihan UMKM di Banjarbaru selama tahun 2021, Asep menyebutkan pihaknya telah menggelontorkan dana sekitar Rp 575 juta.
Selain untuk belanja pelatihan, dana sebesar Rp 575 juta itu juga dipergunakan pihaknya untuk pembinaan teknis (bintek), dan sosialiasi.
“Belanja pelatihan, bintek dan sosialisasi sekitar Rp 575 juta,” bebernya.
Asep melanjutkan, pelatihan, bintek dan sosialisasi ini dilakukan pihaknya dalam rangka pemberdayaan terhadap UMKM di Banjarbaru.
Selain pemberdayaan, dikatakan Asep, pihaknya juga memberi fasilitasi atau bantuan berupa sertifikasi halal, hak merek dan perizinan bagi UMKM.
Adapun hingga saat ini, UMKM di Banjarbaru yang terdata oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, diketahui ada sebanyak 6.248.
