REDAKSI8.COM, BANJAR – Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mempercepat penurunan angka stunting kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi, bersama jajaran perangkat daerah dan instansi terkait mendampingi Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan observasi lapangan Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Posyandu Desa Mali-Mali, Kecamatan Karang Intan, Kamis (16/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi langsung terhadap pelaksanaan program penanganan stunting di daerah yang selama ini tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Bappenas ingin memastikan berbagai intervensi yang telah dijalankan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
Dalam agenda tersebut, rombongan mengunjungi dua lokasi utama, yakni Posyandu Desa Mali-Mali dan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kelurahan Keraton. Kedua lokasi dipilih karena menjadi contoh pelaksanaan berbagai program intervensi yang melibatkan tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa hingga masyarakat.
Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Banjar yang dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan semata. Dibutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga masyarakat agar setiap anak memperoleh hak atas tumbuh kembang yang optimal.
“Keberhasilan menurunkan angka stunting merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi antar instansi agar seluruh program yang dijalankan saling mendukung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Said Idrus.
Ia berharap, melalui kunjungan lapangan dari Bappenas, Pemerintah Kabupaten Banjar memperoleh berbagai masukan strategis untuk menyempurnakan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan.
“Kami berharap mendapat rekomendasi dan arahan dari Bappenas sehingga program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar dapat semakin efektif dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Direktorat Pengendalian Evaluasi Kebijakan Strategis 4 Bappenas, Meita, memberikan apresiasi terhadap koordinasi yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menangani persoalan stunting.
Menurutnya, kolaborasi yang terjalin antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, puskesmas hingga kader Posyandu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan program penurunan stunting.
Meski demikian, ia menilai masih diperlukan penyelarasan program agar seluruh intervensi berjalan lebih terintegrasi sehingga hasil yang dicapai dapat lebih optimal.
“Kami ingin melihat bagaimana perkembangan kasus stunting di Desa Mali-Mali ini. Kami juga ingin mengetahui apakah balita yang sebelumnya terindikasi stunting mengalami perbaikan setelah mendapatkan intervensi, misalnya dari kategori sangat pendek menjadi pendek atau bahkan menuju kondisi normal,” jelas Meita.
Ia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi juga dari perubahan kondisi kesehatan anak secara nyata melalui pemantauan rutin di Posyandu.
Menurut Meita, keberadaan kader Posyandu menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan program karena mereka berperan langsung mendampingi keluarga, memantau pertumbuhan balita, memberikan edukasi gizi, hingga memastikan intervensi pemerintah benar-benar diterima masyarakat.
Berdasarkan data terbaru, angka prevalensi stunting di Kabupaten Banjar masih berada di kisaran 32 persen, menjadikannya daerah dengan angka stunting tertinggi di Kalimantan Selatan. Karena itu, pemerintah pusat menargetkan Kabupaten Banjar mampu menekan angka tersebut hingga 17 persen pada akhir tahun 2029.
“Target ini memang tidak mudah dicapai.
Dibutuhkan kerja keras, konsistensi pelaksanaan program, serta perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Namun kami optimistis, apabila seluruh pihak terus bersinergi, angka stunting dapat ditekan secara bertahap,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, menegaskan bahwa strategi penanganan stunting akan terus diperkuat melalui dua pendekatan utama, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi spesifik difokuskan pada sektor kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil, pemenuhan kebutuhan gizi, pemberian vitamin, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.
Sementara itu, intervensi sensitif dilakukan melalui perbaikan faktor pendukung di luar sektor kesehatan, seperti penyediaan akses air bersih, sanitasi yang layak, peningkatan kualitas lingkungan, edukasi pola asuh, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
“Pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua sektor harus bergerak bersama agar penyebab stunting dapat ditangani secara menyeluruh, mulai dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga perilaku masyarakat,” jelas Noripansyah.
Melalui kunjungan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap sinergi dengan pemerintah pusat semakin kuat sehingga berbagai program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, Kabupaten Banjar optimistis mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan demi menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.
