REDAKSI8.COM, KOTABARU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi dalam memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), di Ballroom Hotel Grand Surya, Kamis (01/2/2024) siang.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
Pun, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Kalsel Angga Priyadi menjelaskan, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44 – 6,25.
Sedangkan Kalsel berada di nomor 2 persentase penduduk miskin terendah secara nasional.
“Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 terendah secara nasional untuk persentase penduduk miskin. Tetapi bukan berarti pengetasan kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah selesai,” ungkapnya.
Menurutnya, semakin rendah kemiskinan maka semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya.
Salah satu strategi yang perlu dilakukan pikirnya, ialah intervensi program berbasis data by name by addrees.
“Perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad mengucapkan selamat datang kepada rombongan Bappeda Provinsi Se-Kalimantan Selatan yang mengikuti kegiatan tersebut.
Ia berharap bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program dan perencanaan melalui FGD Se-Kalsel,” ungkapnya.
Selain itu lebih jauh, giat itu untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting.
“Kita Provinsi Kalsel khususnya Kabupaten Kotabaru program apa yang kita lakukan untuk pengetasan kemiskinan ini yang harus kita sepakati bersama. Karena ini termasuk penilaian secara nasional,” tukasnya.
“Apa bila kita tidak mempunyai perencanaan maka kita tidak akan keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan,” pungkasnya.