REDAKSI8.COM, BANJARBARU – Hidup dalam rumah lapuk tanpa penerangan, lima bersaudara ini tinggal dalam kondisi memprihatikan.
Empat diantaranya merupakan penyandang disabilitas, yang menghuni sebuah rumah di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
Berdasarkan laporan warga terkait situasi itu sontak direspons cepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru.
Pihak pemerintah meninjau ke lapangan dan menyiapkan sejumlah solusi.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari, bersama dua koleganya Emi Lasari dan Dicky Eka Putra, mendatangi langsung rumah tersebut yang berlokasi di Jalan Pelipisan Komplek Citra Bangun Persada RT.11 RW.03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, pada Jumat (25/7/25).
Disisi lain, peninjauan itu juga melibatkan jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Banjarbaru, Dinas Sosial (Dinsos) Banjarbaru, serta perwakilan Kelurahan Landasan Ulin Tengah.
Nurkhalis menyebutkan bahwa kedatangannya bukan hanya sekadar melihat, tetapi untuk mencari jalan keluar yang nyata.
“Kami datang kesini bukan hanya melihat, tapi mencari solusi konkret. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai Pemerintah Daerah dan juga perwakilan rakyat,” tegasnya setelah berbincang dengan penghuni rumah.
Ia menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat melalui pesan WhatsApp.
Dimana dalam pesan itu, warga menyampaikan kekhawatiran atas kondisi rumah keluarga ini yang bertahan hidup dengan bantuan seadanya.
“Mereka tinggal di rumah yang berdinding kayu lapuk, berlantai tanah, dan hampir tanpa penerangan serta ventilasi yang layak,” terangnya.
Legislator muda PKS itu mengungkapkan, salah satu dari lima bersaudara yang tinggal di rumah itu, bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya.
Dengan begitu, sebagai upaya nyata, dirinya menyatakan akan mengusulkan rumah mereka dalam program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada anggaran perubahan 2025.
“Jika memungkinkan, kita akan dorong lebih cepat melalui revisi data dan penganggaran,” ujarnya.
Nurkhalis meminta kepada Dinas Sosial Banjarbaru untuk segera mungkin melakukan verifikasi data dan membuka akses berbagai layanan dasar bagi keluarga tersebut.
“Bantuan disabilitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi keluarga harus segera diupayakan,” katanya.
Merespon kondisi yang ada, menurutnya pendekatan lintas sektor sangat diperlukan dalam menangani persoalan seperti ini.
“Ini soal kemanusiaan, dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu dinas saja,” ujarnya.
Kedepannya dirinya juga berharap, pihak Kelurahan Landasan Ulin Tengah turut aktif mendampingi proses administrasi dan mendorong keterlibatan warga sekitar melalui gotong royong.
“Kita harap ada bantuan sementara dari masyarakat sekitar, misalnya tempat tinggal yang lebih layak, sambil menunggu bantuan resmi pemerintah,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, sebagai bentuk komitmen, Nurkhalis menegaskan, DPRD Banjarbaru akan terus mengawal agar bantuan Pemerintah tepat sasaran.
“Kami di DPRD Banjarbaru berkomitmen agar program rumah layak huni dan bantuan sosial benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.
