REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Bertempat di Aula Barakat Lantai 2 Kantor Bupati Banjar, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar menggelar Verifikasi Lapangan KLA secara virtual yang dihadiri oleh Bupati H. Saidi Mansyur, Dandim 1006/Banjar Letkol Kav Zulkifer Sembiring, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah, serta sejumlah undangan lainnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari penilaian tahunan untuk menentukan status Kabupaten Layak Anak, yang dilakukan oleh tim verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Banjar H. Saidi Mansyur menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas sektor yang selama ini turut mendorong kemajuan Kabupaten Banjar menuju predikat layak anak. Ia juga menegaskan pentingnya data yang faktual dan pencapaian nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.
“Prestasi kita dalam dua tahun terakhir sudah cukup baik. Tahun 2022 dan 2023 kita berhasil meraih kategori Madya dengan skor sekitar 684 poin. Hanya kurang 16 poin lagi menuju kategori Nindya. Ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang untuk kita terus meningkatkan kinerja,” ujar Saidi.
Pihaknya menekankan bahwa dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Kalimantan Selatan dan wilayah yang luas, Kabupaten Banjar harus lebih maksimal dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi anak. Ia juga menyoroti perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia pendidikan, lembaga masyarakat, hingga universitas.
“Yang terpenting bukan hanya nilai dan penghargaan, tapi bagaimana seluruh program benar-benar berdampak langsung terhadap kehidupan anak-anak kita,” tegasnya.
Tim verifikator Kementerian PPPA pun memberikan sejumlah masukan penting untuk peningkatan kualitas layanan, termasuk evaluasi di 10 lokasi prioritas yang telah ditetapkan. Diharapkan, evaluasi ini mampu menjadi pendorong agar Kabupaten Banjar tak hanya kembali meraih predikat KLA, tetapi meningkat ke level yang lebih tinggi.
Verifikasi ini juga menjadi momentum penting menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025, di mana isu perlindungan anak akan menjadi salah satu prioritas utama.
Dengan semangat kolaborasi, pemerintah Kabupaten Banjar optimistis dapat meraih hasil terbaik dalam verifikasi ini, serta mewujudkan daerah yang benar-benar ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak.
