REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Nomor Urut 2, Seno Aji, menyoroti permasalahan rendahnya indeks pembangunan gender di Kaltim.
Ia menilai, hal tersebut sangat memalukan, mengingat anggaran pembangunan besar dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup tinggi, tetapi tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan perempuan.
“Sungguh memalukan melihat indeks pembangunan gender kita. Anggaran kita besar, IPM kita tinggi, tetapi perempuan masih kurang diperhatikan,” ujar Pria yang kerap disapa Seno, dalam debat publik kedua cagub dan cawagub Kaltim.
Ia menegaskan, paslon nomor urut 2 akan terus berusaha memperbaiki kondisi ini melalui berbagai program yang berpihak kepada perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Salah satu program andalan yang ia tawarkan adalah melalui aplikasi sakti, untuk mengetahui secara detail kondisi perempuan, khususnya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau diskriminasi.
Melalui program ini, Seno berharap kesejahteraan perempuan lebih diperhatikan dan kesetaraan gender semakin diwujudkan. Seno juga mengkritik kurangnya inisiatif dari pemerintah provinsi saat ini dalam menangani isu perempuan dan anak-anak terlantar.
“Kami sangat menyesalkan peran pemerintah provinsi yang tampaknya kurang memperhatikan kondisi perempuan dan anak-anak terlantar,” kata Seno.
Untuk itu, jika terpilih, ia berjanji akan membentuk satuan tugas khusus yang bertugas melindungi perempuan dan anak. Satuan tugas ini akan terhubung dengan aplikasi sakti, yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan dan diskriminasi secara cepat dan efisien.
Selain itu, Seno berencana mengoptimalisasikan aplikasi sakti melalui LaporGub, platform yang memfasilitasi pengaduan masyarakat langsung kepada pemerintah tanpa prosedur birokrasi yang berbelit-belit.
“Cukup dengan satu klik, laporan masyarakat bisa langsung diterima oleh gubernur,” tutupnya.
Seno berharap masyarakat Kaltim dapat merasa aman dan terlindungi, karena mereka bisa melaporkan permasalahan kapan saja dan mendapat respons cepat dari pemerintah.
