REDAKSI8.COM, BANJAR, Depth News – Meningkatnya angka stunting di Kabupaten Banjar dalam dua tahun terakhir menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk duduk bersama mengevaluasi berbagai program yang selama ini telah dijalankan sekaligus menyusun strategi baru agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting lebih efektif dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) di Aula Bauntung Kantor Bapperida, Rabu (8/7/2026).
Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Rakhmat Dhany, serta dihadiri Staf Ahli Bupati Banjar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Dian Marliana, Kepala Dinas Kesehatan H. Noripansyah, Kepala Bidang PPM Bapperida Fara Hayani, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banjar.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, Fara Hayani, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini tidak hanya membahas kondisi terkini stunting di Kabupaten Banjar, tetapi juga menjadi forum untuk merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi berbagai tantangan penanganan stunting yang semakin kompleks.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kunjungan lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan oleh Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengendalian Program Prioritas Presiden Triwulan II Tahun 2026 dengan lokus Posyandu dan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
“Persiapan ini penting agar Kabupaten Banjar mampu menunjukkan kesiapan sekaligus memperoleh masukan untuk memperkuat program percepatan penurunan stunting,” jelas Fara.
Sementara itu, Rakhmat Dhany menegaskan bahwa meningkatnya prevalensi stunting harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang selama ini dijalankan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak sekadar melihat capaian administrasi, tetapi benar-benar memastikan bahwa intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus jujur mengevaluasi apakah intervensi yang selama ini dilakukan sudah tepat sasaran dan apakah data yang kita gunakan benar-benar valid. Dari pertemuan ini saya berharap lahir langkah konkret yang langsung menyentuh masyarakat, bukan sekadar diskusi di atas meja,” tegasnya.
Menurut Rakhmat, keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada kualitas data, koordinasi lintas sektor, serta keberanian menentukan program prioritas meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk mulai mengadopsi berbagai inovasi yang telah terbukti berhasil di daerah lain, seperti Program Babonisasi di Kabupaten Gunungkidul maupun aplikasi e-Simpati milik Kabupaten Sumedang yang mampu memperkuat sistem pendataan sekaligus pengawasan kondisi keluarga berisiko stunting.
“Validasi data, koordinasi antarlembaga, serta keberanian menetapkan intervensi prioritas harus menjadi fokus kita. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai keterbatasan dapat diatasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bupati Banjar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Dian Marliana, memaparkan hasil studi tiru Pemerintah Kabupaten Banjar ke Kota Surabaya yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting melalui sistem kerja yang terintegrasi.
Ia menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan Surabaya adalah pembentukan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang menyatukan seluruh kader di lapangan dalam satu sistem kerja terpadu.
Para kader tersebut didukung aplikasi Sayang Warga yang memungkinkan kondisi balita, ibu hamil, keluarga berisiko stunting, hingga kebutuhan pelayanan dasar dipantau secara real time, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat.
Dian menilai pendekatan tersebut layak menjadi referensi bagi Kabupaten Banjar.
Ia mendorong Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar untuk segera membangun sistem data terpadu yang dapat diakses seluruh pemangku kepentingan, memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, menyatukan peran kader di lapangan, serta menetapkan satu desa atau kelurahan sebagai model penanganan stunting secara terpadu.
“Program yang dijalankan harus benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan satu data yang kuat dan kolaborasi yang baik, intervensi akan jauh lebih efektif,” katanya.
Selain menyusun strategi baru, rapat koordinasi juga menjadi wadah mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam penanganan stunting di Kabupaten Banjar.
Sejumlah persoalan yang mengemuka antara lain belum terintegrasinya data antarinstansi, adanya perbedaan data di lapangan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program, hingga masih terbatasnya akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan layanan kesehatan di beberapa wilayah.
Seluruh permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama agar setiap kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu menyentuh akar persoalan penyebab stunting.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap semakin terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat konvergensi percepatan penurunan stunting.
Dengan sinergi lintas sektor, penguatan kualitas data, inovasi program, serta aksi nyata hingga tingkat desa dan kelurahan, Pemkab Banjar optimistis upaya menurunkan prevalensi stunting dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.
