REDAKSI8.COM, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengkritik Pemerintah Provinsi Kaltim atas kurangnya perbaikan dalam pemerataan distribusi guru dan kondisi sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Kaltim, di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Rabu (19/6/2024) siang.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dan juru bicara Fraksi Partai Golkar Salehuddin menilai, masih terjadi masalah distribusi guru yang belum merata di Kaltim.
Kendati disisi lain, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan peran Kaltim itu penggerak super hub ekonomi dan pemerintahan.
“Distribusi guru di Kaltim belum merata,” ujar Salehuddin kepada Redaksi8.com.
Tidak hanya masalah distribusi guru, umumnya rapat tersebut membahas tanggapan kepala daerah terhadap pandangan fraksi-fraksi, mengenai Nota Penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025-2045.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengatakan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari penyampaian nota keuangan dan rancangan Perda.
Kemudian, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 yang sebelumnya digelar pada 3 Juni 2024.
Hasanuddin menegaskan, RPJPD itu penting untuk pembangunan jangka panjang selama 20 tahun ke depan di Kaltim.
“Nota penjelasan RPJPD 2025-2045 ini untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan,” ucap Hasanuddin.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengapresiasi tanggapan dari delapan fraksi DPRD terhadap perencanaan RPJPD Pemprov Kaltim 2025-2045.
Sri menegaskan, pembangunan IKN harus memberikan dampak positif bagi Kaltim, demi mendorong SDM Kaltim untuk berkolaborasi dan bersaing dengan wilayah lain.
“Dengan pembangunan IKN, SDM Kaltim harus mampu berkolaborasi dan bersaing dengan berbagai wilayah,” jelas Sri Wahyuni.
Sri mengakui, saat ini kemampuan SDM Kaltim masih ditopang oleh sektor usaha yang tidak terbarukan.
“Dengan hadirnya IKN, pemerintah menginginkan penduduk Kaltim berperan aktif dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi,” imbuhnya.
Sri menargetkan pembangunan desa mandiri mencapai 52 persen pada 2045.
Hal tersebut, merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
