Berdasarkan laporan tersebut, mayoritas wilayah Kalsel diperkirakan akan berada pada kisaran curah hujan 200-400 milimeter, dengan intensitas hujan tergolong menengah hingga tinggi.
Kepala Stasiun Klimatologi Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damanik menyampaikan, kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu tetap waspada menghadapi periode hujan akhir tahun.
“Sebagian daerah lainnya juga berpotensi menerima hujan dengan intensitas lebih rendah di rentang 150-200 milimeter,” ujarnya melalui informasi yang disebar kepada masyarakat Kalsel, Sabtu (29/11/25).
Dalam ringkasan itu, sejumlah daerah di Kalsel diproyeksikan menerima curah hujan 150-200 milimeter, termasuk beberapa wilayah di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut.
Sementara wilayah dengan potensi hujan lebih tinggi antara 200-300 milimeter hingga 300-400 milimeter mencakup sebagian besar Kabupaten/Kota di Kalsep seperti Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Hulu Sungai Selatan (HSS).
Kemudian Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, serta seluruh wilayah Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.
BMKG juga mengungkapkan, bahwa karakteristik hujan pada bulan Desember diprediksi berada dalam kategori Normal (85-115 persen) hampir di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
“Artinya, tingkat curah hujan diperkirakan akan berlangsung sesuai pola iklim pada umumnya tanpa indikasi anomali signifikan,” katanya.
Demikian, hampir seluruh Kabupaten/Kota berada pada kategori sifat hujan Normal, sehingga aktivitas hujan diperkirakan berjalan sesuai pola klimatologinya.
Namun, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, terutama di daerah yang secara historis rawan banjir dan longsor.
“Kami mendorong koordinasi lintas sektor baik Pemda maupun masyarakat untuk memperkuat mitigasi. Langkah antisipatif dini akan sangat membantu meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi di puncak musim hujan,” jelasnya.
Di sisi lain, menjelang memasuki curah hujan intensif, BMKG merekomendasikan agar penguatan mitigasi banjir dan antisipasi genangan di wilayah padat permukiman, hingga pemeriksaan sistem drainase dan aliran sungai secara berkala.
“Kewaspadaan warga di area rawan longsor dan bantaran sungai, dan koordinasi aktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan relawan kebencanaan,” tuntasnya.



