REDAKSI8.COM, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kebijakan publik yang berpijak pada data, riset, dan kebutuhan nyata masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar dengan melibatkan berbagai unsur strategis, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Martapura itu dihadiri oleh perwakilan SKPD terkait, Camat Martapura, Martapura Timur, dan Martapura Barat, para Lurah dan Kepala Desa, serta perwakilan dunia pendidikan seperti SMAN 3 Martapura Barat dan SMAN 1 Martapura. Tak hanya itu, hadir pula Koperasi Merah Putih dan sejumlah tokoh masyarakat setempat yang ikut memberikan pandangan terkait arah kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah.
FGD ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam menyamakan persepsi, menggali ide-ide baru, dan mencari solusi konkret atas permasalahan pembangunan yang dihadapi di lapangan. Berbagai topik dibahas secara mendalam, mulai dari peningkatan daya saing ekonomi lokal, optimalisasi potensi sumber daya alam dan manusia, hingga penguatan tata kelola lingkungan dan inovasi pelayanan publik.
Kepala Bappedalitbang Banjar, Nashrullah Shadiq, menjelaskan bahwa forum semacam ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Ia menekankan bahwa kebijakan yang lahir dari hasil riset dan kajian lapangan akan memiliki ketepatan sasaran yang lebih tinggi dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan.
“Kita berharap kegiatan ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mampu melahirkan solusi nyata yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan lingkungan daerah,” tegas Nashrullah.
Menurutnya, kehadiran para camat, lurah, kepala desa, dan unsur masyarakat merupakan kunci utama dalam memastikan hasil FGD tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan menjadi langkah nyata yang diimplementasikan di tingkat desa dan kecamatan. Ia menambahkan, Bappedalitbang juga tengah mendorong penguatan riset kolaboratif antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, agar hasil kajian akademik dapat langsung diadopsi dalam kebijakan publik.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menciptakan ekosistem riset yang produktif. Pemerintah menyediakan ruang dan kebutuhan data, sementara akademisi membantu menganalisis dan memberikan rekomendasi berbasis penelitian yang dapat diterapkan langsung,” tambahnya.
Selain menjadi ruang diskusi, FGD ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi isu-isu prioritas pembangunan daerah tahun 2026, termasuk strategi pengendalian dampak perubahan iklim, penguatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan pelayanan dasar, serta pengembangan ekonomi kreatif masyarakat desa.
Dari hasil pembahasan, sejumlah masukan penting muncul, di antaranya perlunya penguatan data spasial pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan berbasis bukti, serta pembentukan kelompok inovator daerah yang berfungsi sebagai jembatan antara riset dan implementasi kebijakan di lapangan.
Para peserta dari unsur pendidikan juga memberikan perspektif berbeda. Kepala SMAN 1 Martapura, misalnya, menyoroti pentingnya membangun budaya riset sejak dini di lingkungan sekolah agar generasi muda terbiasa berpikir kritis dan solutif terhadap permasalahan daerah. Sementara dari kalangan koperasi dan tokoh masyarakat, muncul dorongan agar hasil penelitian tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tetapi diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Menutup kegiatan, Nashrullah menegaskan bahwa hasil FGD ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi kebijakan dan menjadi bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya. Ia juga berharap, FGD semacam ini dapat dilaksanakan secara berkala di berbagai wilayah kecamatan agar proses perencanaan benar-benar partisipatif dan menyentuh kebutuhan masyarakat di akar rumput.
“Kita tidak ingin hasil penelitian hanya berakhir sebagai laporan. FGD ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data, riset, dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya dengan optimistis.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Bappedalitbang Banjar menunjukkan arah baru pembangunan daerah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan — sejalan dengan visi Kabupaten Banjar menuju pemerintahan yang inovatif, tangguh, dan berkelanjutan.
