REDAKSI8.COM, BANJAR – Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Banjar melakukan pemantauan menyeluruh terhadap sejumlah dapur penyedia makanan bergizi di wilayah setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses produksi dan distribusi MBG berjalan sesuai standar, sekaligus mencegah terulangnya kasus yang sempat menimbulkan masalah sebelumnya.
Satgas MBG Kabupaten Banjar terdiri dari beberapa instansi lintas sektor, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
Ketua Satgas MBG sekaligus Kepala DKPP Kabupaten Banjar, Sipliansyah Hartani s, menjelaskan bahwa kegiatan pemantauan kali ini difokuskan pada pengecekan Standar Produksi dan Pengolahan Gizi (SPPG) di dapur-dapur penyedia makanan.
“Kami sengaja melakukan pemantauan pada hari Sabtu agar tidak mengganggu aktivitas produksi. Dengan begitu, tim bisa lebih leluasa melihat kondisi dapur, alur produksi, dan kebersihannya,” ujar Sipliansyah.
Ia menambahkan, pemeriksaan ini dilakukan bukan untuk memberikan sanksi, melainkan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan pada sistem penyediaan MBG.
“Kami hanya ingin melihat dulu bagaimana proses produksi berlangsung mulai dari bahan baku hingga penyajian kepada penerima manfaat. Nantinya, masing-masing SKPD yang tergabung dalam satgas akan membuat catatan dan rekomendasi perbaikan,” jelasnya.
Menurut Sipliansyah, hasil temuan awal menunjukkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam pengelolaan ompreng (wadah makan) dan sisa limbah produksi. Kedua aspek ini dianggap penting karena berkaitan langsung dengan higienitas dan keamanan makanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. H. Nooripansyah, S.SiT., M.KM, menyoroti aspek teknis dari sisi kesehatan lingkungan. Ia menyebut, dari hasil pemeriksaan terhadap tiga dapur, masih terdapat sejumlah komponen yang belum sesuai standar.
“Beberapa dapur belum memiliki sistem pembuangan limbah cair yang baik, area pencucian tangan belum memenuhi standar higienitas, serta masih ada kekurangan pada penyimpanan bahan makanan. Bahkan, kondisi beberapa ompreng juga belum sesuai standar kebersihan,” ungkapnya.
Dr. Nooripansyah menegaskan, catatan-catatan tersebut akan segera disampaikan kepada pengelola dapur agar dilakukan perbaikan.
“Ini bukan berarti dapurnya buruk, tapi perlu disesuaikan agar memenuhi standar kesehatan. Semua temuan akan kami tindaklanjuti dengan pembinaan dan pendampingan,” jelasnya.
Dengan adanya pemantauan rutin ini, Satgas MBG Kabupaten Banjar berharap seluruh dapur penyedia makanan bergizi dapat beroperasi sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat khususnya anak-anak sekolah benar-benar terjamin.
